WINARDI, WINARDI (2024) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN KECUKUPAN TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA SENDAWAR KABUPATEN KUTAI BARAT. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C2.0063-WINARDI_COVER.pdf Download (794kB) | Preview
	Text 21.C2.0063-WINARDI_BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text 21.C2.0063-WINARDI_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (16MB)
	Text 21.C2.0063-WINARDI_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (23MB)
	Text 21.C2.0063-WINARDI_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C2.0063-WINARDI_DAFPUS.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 21.C2.0063-WINARDI_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Tenaga medis, yakni dokter umum dan dokter spesialis, merupakan tenaga sentral dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Belum tercukupinya tenaga medis berdampak RSUD belum beroperasional selayaknya rumah sakit. Pemerintah Daerah, sebagai representasi negara dan penyelenggara, bertanggung jawab memenuhi kecukupan tenaga medis. Tenaga medis di RSUD Pratama Sendawar Kabupaten Kutai Barat belum sesuai standar minimal tenaga pada Rumah Sakit Kelas D Pratama. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang pengaturan, pelaksanaan dan kendala Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi kecukupan tenaga medis di RSUD Pratama Sendawar Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode penelitian kualitatif. Spesifikasi penelitian ini merupakan deskriptif analitik yang mengambarkan dan menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam memenuhi kecukupan tenaga medis di RSUD Pratama Sendawar Kabupaten Kutai Barat. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari studi lapangan dari hasil wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan di bidang pemerintahan daerah mengatur secara umum terkait kesehatan sebagai urusan pemerintahan otonom yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten. Sedangkan, pengaturan di bidang kesehatan secara umum mengatur tanggung jawab pemerintah daerah atas tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 11 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Secara spesifik, Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan mengatur tanggung jawab pemenuhan sumber daya manusia. Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai responsibility belum terlaksana dengan baik dalam memenuhi kecukupan tenaga medis. Adanya kendala terkait ketidaksesuaian norma kelembagaan RSUD Pratama Sendawar dengan norma diatasnya, larangan pengangkatan tenaga non aparatur sipil negara, perbedaan penerapan kelembagaan RSUD, belum terlaksananya pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan kurangnya minat tenaga medis. Kesimpulan penelitian ini bahwa terdapat pertentangan secara hierarki perundangan-undangan baik dalam pengaturan pemerintah daerah maupun kesehatan terkait kelembagaan RSUD yang berdampak tidak terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Daerah pada RSUD Pratama Sendawar dengan adanya kendala baik aspek yuridis dan non yuridis. Kata kunci: Tanggung jawab, Pemerintah Daerah, rumah sakit daerah yang layak, tenaga medis.

Actions (login required)

View Item