ELYANA, CAECILIA ANGGUN (2024) ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PPh 21 PT ALENDRA KINZA. D3 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 21.H1.0032_CAECILIA ANGGUN ELYANA_COVER.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.H1.0032_CAECILIA ANGGUN ELYANA_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (980kB)
	Text 21.H1.0032_CAECILIA ANGGUN ELYANA_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (972kB)
	Text 21.H1.0032_CAECILIA ANGGUN ELYANA_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (870kB)
	Text 21.H1.0032_CAECILIA ANGGUN ELYANA_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (974kB)
	Text 21.H1.0032_CAECILIA ANGGUN ELYANA_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (928kB)
Preview	Text 21.H1.0032_CAECILIA ANGGUN ELYANA_DAPUS.pdf Download (981kB) | Preview
	Text 21.H1.0032_CAECILIA ANGGUN ELYANA_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (904kB)

Abstract

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak dengan penerimaan terbesar di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya. Sebagai warga negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP, maka harus memahami ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi oleh seorang Wajib Pajak antara lain, menghitung, membayar dan melaporkan SPT. Dalam hal membayar dan melaporkan SPT, seorang wajib pajak juga perlu memahami batas waktu yang telah ditentukan dengan PMK Nomor 242/PMK.03/2014. PT Alendra Kinza merupakan Wajib Pajak terdaftar yang tentunya harus melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana sudah diatur oleh Undang-Undang. Namun, dalam pelaksanaannya PT Alendra Kinza mengalami permasalahan dalam penghitungan dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 tahun 2020. Oleh karena itu, PT Alendra Kinza disarankan untuk lebih teliti lagi dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 dan lebih memahami terkait ketentuan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kata Kunci: Denda Keterlambatan Lapor, Pembetulan SPT, PPh Pasal 21.

Actions (login required)

View Item