ZARIKA, LIE, TAMISHA (2025) MANAJEMEN KONFLIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SENGKETA MATA RUMAH PARENTAH ANTARA MATA RUMAH DAN BUPATI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 21.M1.0029-LIE, TAMISHA ZARIKA-COVER_a.pdf Download (623kB) | Preview
	Text 21.M1.0029-LIE, TAMISHA ZARIKA-BAB_I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (833kB)
	Text 21.M1.0029-LIE, TAMISHA ZARIKA-BAB_II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (727kB)
	Text 21.M1.0029-LIE, TAMISHA ZARIKA-BAB_III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (739kB)
	Text 21.M1.0029-LIE, TAMISHA ZARIKA-BAB_IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.M1.0029-LIE, TAMISHA ZARIKA-BAB_V_a.pdf Restricted to Registered users only Download (662kB)
	Text 21.M1.0029-LIE, TAMISHA ZARIKA-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pemilihan mata rumah parentah seringkali menimbulkan konflik di masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa mata rumah parentah antara mata rumah dan bupati di tiga negeri, yaitu Negeri Layeni, Negeri Tulehu, dan Negeri Titawaai. Penelitian ini menggunakan dua konsep yaitu mata rumah parentah dan manajemen konflik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori negosiasi wajah untuk menganalisis bagaimana para pihak yang terlibat berusaha mempertahankan wajah mereka selama konflik. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan penyajian data deskriptif. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, seperti putusan Mahkamah Agung dan peraturan daerah serta wawancara semi terstruktur dengan pihak terkait seperti Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah, raja, dan sekretaris negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian konflik pemerintah daerah menggunakan gaya berkompetisi dan menghindar. Kasus-kasus adat dikembalikan kepada negeri sehingga pemerintah daerah hanya berperan sebagai mediator dan fasilitator. Ketiga negeri yang diteliti memiliki raja yang berdasarkan garis lurus keturunan meski sempat terjadi pergantian di luar garis lurus. Para pihak terkait dalam proses manajemen konflik berusaha mempertahankan wajah positif mereka, sehingga menunjukkan bahwa bahwa kebutuhan akan wajah/face needs memengaruhi tindakan para pihak dalam mempertahankan posisi mereka. Saran dari penelitian ini adalah peningkatan peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik, pengkajian ulang terhadap peraturan daerah, dan pengembangan topik yang lebih luas. Kata kunci: Manajemen konflik, mata rumah parentah, pemerintah daerah, face negotiation theory, sengketa adat.

Actions (login required)

View Item