MIRANTI, MIRANTI (2025) TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN KESEHATAN DI KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.
|
Text
22.C2.0089_MIRANTI__COVER.pdf Download (645kB) | Preview |
|
|
Text
22.C2.0089_MIRANTI__BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (804kB) |
||
|
Text
22.C2.0089_MIRANTI__BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (804kB) |
||
|
Text
22.C2.0089_MIRANTI__BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
||
|
Text
22.C2.0089_MIRANTI__BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (599kB) |
||
|
Text
22.C2.0089_MIRANTI__DAPUS.pdf Download (721kB) | Preview |
|
|
Text
22.C2.0089_MIRANTI__LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Pengaturan tanggung jawab profesional tenaga teknis kefarmasian (TTK) merupakan upaya untuk memastikan pelayanan kefarmasian yang aman, efektif, dan sesuai standar yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur tentang kefarmasian, sehingga sangat penting untuk lebih memperhatikan TTK agar lingkungan kefarmasian semakin baik . Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan, pelaksanaan, dan hambatan dalam menjalankan tanggung jawab profesional Tenaga Teknis Kefarmasian dalam penyediaan pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskriptifkan dan menganalisis tentang pengaturan, pelaksanaan dan hambatan yang dihadapi oleh Tenaga Teknis Kefarmasian dalam menjalankan tanggung jawab professional di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap informan utama, informan pendukung dan responden. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian semua data tersebut dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Regulasi yang mengatur Tenaga kefarmasian khususnya Tenaga Teknis Kefarmasian tertuang pada Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2) TTK bertugas dalam pelayanan kefarmasian, seperti penyediaan obat, skrining resep, dan pengelolaan stok. Meski peran mereka berjalan baik di berbagai fasilitas kesehatan, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya; 3) Tenaga Teknis Kefarmasian menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan tanggung jawab profesional. Hambatan tersebut meliputi faktor yuridis, seperti proses pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Kerja (SIK). Faktor teknis mencakup keterbatasan akses terhadap fasilitas dan dukungan teknis yang diperlukan, termasuk keterbatasan stok obat dan alat kesehatan. Sementara itu, faktor sumber daya manusia meliputi minimnya akses terhadap pengembangan kompetensi, rendahnya tingkat penghasilan, serta kesenjangan pengakuan profesional antara apoteker dan TTK. Hambatan-hambatan ini berdampak pada kualitas pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada masyarakat.
| Item Type: | Thesis (S2) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences 300 Social Sciences > 340 Law |
| Divisions: | Graduate Program in Master of Law |
| Depositing User: | mr. Dwi Purnomo |
| Date Deposited: | 09 Jul 2025 07:10 |
| Last Modified: | 09 Jul 2025 07:10 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/37387 |
| Keywords: | UNSPECIFIED |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
