HERWATI, IKA (2025) TANGGUNGJAWAB HUKUM PRAKTIK MANDIRI BIDAN DALAM PERTOLONGAN PERSALINAN SEBAGAI UPAYA PENURUNAN AKI DAN AKB DI WILAYAH KABUPATEN BLORA JAWA TENGAH. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 22.C2.0083_IKA HERWATI__COVER.pdf Download (709kB) | Preview
	Text 22.C2.0083_IKA HERWATI__BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (812kB)
	Text 22.C2.0083_IKA HERWATI__BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (903kB)
	Text 22.C2.0083_IKA HERWATI__BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (948kB)
	Text 22.C2.0083_IKA HERWATI__BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (713kB)
Preview	Text 22.C2.0083_IKA HERWATI__DAPUS.pdf Download (782kB) | Preview
	Text 22.C2.0083_IKA HERWATI__LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih tinggi, termasuk di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, berbagai program kesehatan telah diterapkan, dengan data menunjukkan bahwa AKI mencapai 132,10 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB mencapai 13,14 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Kabupaten Blora, Jawa Tengah, merupakan salah satu daerah yang mengalami masalah ini, di mana angka kematian ibu dan bayi masih di atas rata-rata nasional, hal ini menjadi latar belakang pentingnya penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup pengaturan tanggung jawab hukum praktik mandiri bidan, pelaksanaannya, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk: Mengetahui dan menganalisis pengaturan tanggung jawab hukum, pelaksanaan tanggung jawab hukum, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum praktik mandiri bidan dalam pertolongan persalinan sebagai upaya penurunan AKI dan AKB. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode deskriptif analitik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan kuesioner kepada 12 bidan praktik mandiri di Kabupaten Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan tanggung jawab hukum Praktik Mandiri Bidan dalam pertolongan persalinan di Kabupaten Blora diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021, namun masih memerlukan penguatan untuk kepastian hukum. 2) Pelaksanaan tanggung jawab hukum oleh bidan sudah cukup baik, tetapi banyak yang belum mendapatkan pelatihan memadai. 3) Hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya akses pelatihan, rendahnya pemahaman masyarakat, tidak adanya regulasi khusus, pengaruh sosial dan budaya, serta kurangnya dukungan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan pengawasan praktik mandiri bidan, penyederhanaan regulasi, pelatihan berkelanjutan, penguatan sistem rujukan, penegakan disiplin, dan peningkatan kolaborasi dengan masyarakat. Dukungan dari pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai juga diperlukan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung upaya penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Blora.

Actions (login required)

View Item