SANTI, DESIKA (2025) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM SISTEM PELAYANAN KEGAWATDARURATAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT PRIMAYA BHAKTI WARA DI PANGKALPINANG. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 22.C2.0049_DESIKA SANTI__COVER.pdf Download (801kB) | Preview
	Text 22.C2.0049_DESIKA SANTI__BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (828kB)
	Text 22.C2.0049_DESIKA SANTI__BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (859kB)
	Text 22.C2.0049_DESIKA SANTI__BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (586kB)
	Text 22.C2.0049_DESIKA SANTI__BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (660kB)
Preview	Text 22.C2.0049_DESIKA SANTI__DAPUS.pdf Download (721kB) | Preview
	Text 22.C2.0049_DESIKA SANTI__LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh negara dalam mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional, bertujuan menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif serta memiliki sifat pencegahan dalam peraturan yang telah ada dan sifat hukuman bagi yang melanggar. RS yang bekerja sama dengan BPJS sering tidak menerima pasien tidak sesuai dengan kriteria kegawatdaruratan. Untuk itu, maka tesis ini akan menjabarkan lebih lanjut mengenai “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Sistem Pelayanan Kegawatdaruratan Di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara Di Pangkalpinang.” Metode pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data dari focus group discussion yang diikuti oleh Dokter Umum, manajemen, dan Dokter Spesialis serta keluarga pasien. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitiannya peraturan Rumah sakit diambil dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, UU No. 17 Tahun 2023 tentang hukum kesehatan yang mengatur tanggung jawab rumah sakit dan tenaga medis secara tegas, termasuk sanksi administratif atau pidana serta adanya Perpres No. 12 Tahun 2013 yang memastikan pasien darurat JKN tetap dilayani meskipun diagnosisnya di luar daftar yang dijamin, dengan hak mengajukan keberatan. Kesimpulannya terdapat pengaturan perlindungan hukum terkait hak dan kewajiban para subyek hukum dalam hal ini peserta kegawatdaruratan BPJS didasari oleh dasar hukum yaitu UUD 1945 pada pasal 28 H yang memuat setiap orang berhak memperoleh Kesehatan. Hal ini sejalan dengan pembahasan kegawatdaruratan dalam UU Kesehatan, UU SJSN dan UU Kegawatdaruratan. Pada pelaksanaan perlindungan hukum dari peserta JKN diatur dalam UU SJSN, Rumah Sakit menggunakan peraturan direktur sebagai landasan pelayanan, namun terdapat hambatan yang ditemui dalam pemenuhan hak pasien terkait dengan sistem rujukan dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan aturan BPJS kesehatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan JKN yang menjadi kendala dalam mengakses pelayanan IGD. Oleh karena itu diperlukan legalisasi dan penyempurnaan regulasi tersebut agar produk hukumnya efektif serta perlu adanya sosialisasi oleh BPJS kesehatan untuk masyarakat agar dapat memahami dan menaati peraturan sebagai peserta JKN.

Actions (login required)

View Item