DINATA, FENITA RENNY (2025) PELINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DALAM KONSULTASI MEDIS HINGGA DIAGNOSIS MELALUI PRAKTIK TELEMEDISIN DI INDONESIA. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C2.0087_Fenita Renny Dinata_COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C2.0087_Fenita Renny Dinata_BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C2.0087_Fenita Renny Dinata_BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C2.0087_Fenita Renny Dinata_BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C2.0087_Fenita Renny Dinata_BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C2.0087_Fenita Renny Dinata_DAPUS_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C2.0087_Fenita Renny Dinata_LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Latar Belakang: Telemedisin di Indonesia berkembang pesat terutama sejak pandemi Covid19, memberikan akses kesehatan lebih luas. Namun, pada pelaksanaannya menimbulkan tantangan, khususnya terkait kepastian hukum dan pelindungan hukum bagi dokter dalam konsultasi medis hingga diagnosis pada telemedisin yang berpotensi menghadapi tuntutan malpraktik dan sengketa medis. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan konsultasi medis hingga diagnosis melalui telemedisin di Indonesia, mengetahui pelaksanaan konsultasi medis hingga diagnosis melalui telemedisin, serta mengetahui pelinfungan hukum bagi dokter dalam konsultasi medis hingga diagnosis melalui telemedisin di Indonesia. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara dengan narasumber ahli, serta Focus Group Discussion (FGD). Hasil: Penelitian menemukan bahwa masih terdapat kekurangan regulasi yang mengatur pelaksanaan telemedisin antara fasyankes dengan masyarakat secara langsung. Selain itu, belum adanya pembaharuan Standar Profesi terkait telemedisin juga meningkatkan risiko ketidakoptimalan konsultasi medis hingga diagnosis pada telemedisin yang berpotensi kesalahan pada terapi. Pemahaman tenaga medis terhadap regulasi telemedisin yang telah ada juga masih kurang, terlihat dari ketidaktepatan penggunaan SIP oleh dokter dalam pelayanan telemedisin. Selain itu, penulisan rekam medis pada konsultasi medis hingga diagnosis pada telemedisin belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang mana mengharuskan adanya penyimpanan rekam medis pada fasyankes. Kesimpulan: Regulasi telemedisin di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang membagi pelaksanaan telemedisin menjadi antar fasyankes dan antara fasyankes dengan pasien. Namun, regulasi untuk konsultasi medis hingga diagnosis melalui telemedisin antara fasyankes dengan pasien masih belum ada, serta belum ada pembaharuan Standar Profesi menciptakan ketidakpastian hukum, terlebih jika terjadi sengketa medis, maka dokter akan diadili berdasarkan standar yang belum jelas dan kurang adil. Dalam praktiknya, banyak dokter yang melakukan konsultasi medis hingga diagnosis melalui aplikasi pihak ketiga tanpa melibatkan fasyankes, yang melanggar aturan penggunaan SIP. Kurangnya pemahaman dokter terhadap regulasi dan etika telemedisin juga meningkatkan risiko sengketa medis. Pengawasan oleh pemerintah dan organisasi profesi masih belum optimal, meskipun IDI telah mengimbau dokter untuk tidak melakukan praktik telemedisin secara kuratif. Dari segi pelindungan hukum, dokter yang menjalankan telemedisin sesuai dengan regulasi mendapatkan pelindungan preventif dan represif berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan peraturan turunannya. Bagi dokter yang tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Kesehatan, pelindungan hukumnya terbatas pada pendampingan advokat dan organisasi profesi.

Actions (login required)

View Item