WIHADI, SUSY PUTRI (2025) PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN DIAGNOSIS OLEH DOKTER SPESIALIS ANAK PADA LAYANAN TELEMEDISIN. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 21.C2.0083-SUSY PUTRI WIHADI-COVER_a.pdf Download (668kB) | Preview
	Text 21.C2.0083-SUSY PUTRI WIHADI-BAB_I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C2.0083-SUSY PUTRI WIHADI-BAB_II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C2.0083-SUSY PUTRI WIHADI-BAB_III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C2.0083-SUSY PUTRI WIHADI-BAB_IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (731kB)
Preview	Text 21.C2.0083-SUSY PUTRI WIHADI-DAPUS_a.pdf Download (902kB) | Preview
	Text 21.C2.0083-SUSY PUTRI WIHADI-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (714kB)

Abstract

Setiap warga negara Indonesia termasuk anak memiliki hak atas layanan kesehatan. Namun jumlah dokter dan dokter anak belum memadai dan sebarannya belum merata di seluruh area Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, layanan telemedisin merupakan salah satu alternatif solusi. Layanan telemedisin di Indonesia, termasuk di bagian kesehatan anak, berkembang pesat terutama sejak terjadinya pandemi COVID. Tetapi dilain pihak peraturan mengenai layanan telemedisin terutama di bidang kesehatan anak belum memadai. Pelindungan hukum dalam penegakkan diagnosis oleh dokter spesialis anak dalam layanan telemedisin belum jelas. Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana peraturan terhadap pelindungan hukum, pelaksanaan pelindungan hukum serta faktor faktor yang berpengaruh terhadap pelindungan hukum dalam penegakkan diagnosis oleh dokter spesialis anak dalam layanan telemedisin. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data didapatkan dengan melakukan wawancara kepada dokter spesialis anak (DSA) yang merupakan anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) di wilayah Bogor, Depok dan Sukabumi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peraturan pelindungan hukum dan pelaksaanan pelindungan hukum berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024 belum memadai karena peraturan menteri untuk melengkapi syarat pelindungan hukum bagi DSA dalam menegakkan diagnosis pada layanan telemedin belum ada. Begitu juga dengan pelaksanan pelindungan hukum preventif belum bisa diterapkan karena peraturan pelaksana yang belum lengkap. Faktor faktor yang mempegaruhi pelindungan hukum tersebut berupa faktor yuridis, infrastruktur dan sosial juga memiliki kontribusi tersendiri. Dengan demikian diharapkan pemerintah dapat segera menyusun peraturan turunan untuk mengatur hal tesebut.

Actions (login required)

View Item