WIBOWO, DR.TRIYANTO AGUNG PRAPTONO (2025) PENERAPAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONSENT) KEGAWATDARURATAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN PADA LAYANAN AMBULANS 118 DI TANGERANG SELATAN. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text DR.TRIYANTO AGUNG PRAPTONO WIBOWO - COVER_a.pdf Download (693kB) | Preview
	Text DR.TRIYANTO AGUNG PRAPTONO WIBOWO - BAB_I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text DR.TRIYANTO AGUNG PRAPTONO WIBOWO - BAB_II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text DR.TRIYANTO AGUNG PRAPTONO WIBOWO - BAB_III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text DR.TRIYANTO AGUNG PRAPTONO WIBOWO - BAB_IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (700kB)
Preview	Text DR.TRIYANTO AGUNG PRAPTONO WIBOWO - DAPUS_a.pdf Download (828kB) | Preview
	Text DR.TRIYANTO AGUNG PRAPTONO WIBOWO - LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Penerapan informed consent dalam kegawatdaruratan medis masih menghadapi dilema hukum dan etika. Tenaga kesehatan sering kali dihadapkan pada pilihan menyelamatkan nyawa pasien tanpa persetujuan atau menghadapi risiko hukum karena tidak memenuhi prosedur standar. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 mengatur bahwa informed consent diperlukan sebelum tindakan medis, kecuali dalam kondisi darurat. Perumusan masalah dalam penelitian adalah, pertama, bagaimana pengaturan informed consent dalam layanan Ambulans 118 Tangerang Selatan. Kedua, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga medis; dan ketiga, apakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan informed consent pada layanan Ambulans 118. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif informed consent telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 dan Permenkes terkait, namun belum diimplementasikan secara optimal pada Ambulans 118. SOP dan formulir consent sudah tersedia di Ambulans 118, namun belum didukung legalitas formal seperti tanda tangan pejabat berwenang atau pengesahan organisasi. Faktor pendukung pelaksanaan informed consent di Ambulans 118 berupa pelatihan terhadap tenaga medis/kesehatan dan fasilitas yang memadai, sedangkan hambatannya meliputi: rendahnya literasi hukum masyarakat, perbedaan regulasi antar rumah sakit, serta minimnya dukungan regulatif terhadap ambulans swasta. Oleh karena itu, diperlukan standardisasi nasional dan sosialisasi hukum kesehatan untuk menjamin perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam situasi darurat.

Actions (login required)

View Item