HIA, CHRISTIAN PETER NAFIRI (2025) KAJIAN TANGGUNG JAWAB PUSKESMAS BAAMANG II DALAM PENERAPAN RUJUKAN. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 20.C2.0066-CHRISTIAN PETER NAFIRI HIA-COVER_a.pdf Download (916kB) | Preview
	Text 20.C2.0066-CHRISTIAN PETER NAFIRI HIA-BAB_I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (974kB)
	Text 20.C2.0066-CHRISTIAN PETER NAFIRI HIA-BAB_II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 20.C2.0066-CHRISTIAN PETER NAFIRI HIA-BAB_III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 20.C2.0066-CHRISTIAN PETER NAFIRI HIA-BAB_IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (730kB)
Preview	Text 20.C2.0066-CHRISTIAN PETER NAFIRI HIA-DAPUS_a.pdf Download (883kB) | Preview
	Text 20.C2.0066-CHRISTIAN PETER NAFIRI HIA-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (608kB)

Abstract

Pembangunan kesehatan di Indonesia menghadapi tantangan serius, terutama ketimpangan sarana rujukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Kendala utama mencakup kurangnya pemahaman masyarakat tentang alur rujukan dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Peningkatan standar operasional prosedur rujukan menjadi penting untuk memastikan pelayanan yang berkualitas di seluruh wilayah. Penelitian ini berujuan untuk mengetahui tanggung jawab Puskesmas Baamang II di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penerapan sistem rujukan dan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin mutu layanan kesehatan primer. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis peraturan terkait kesehatan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Baamang II belum memiliki Standar Prosedur Rujukan terdokumentasi, menyebabkan proses rujukan tidak efisien dan penanganan pasien tertunda. Keberadaan prosedur yang jelas penting untuk menciptakan konsistensi dan transparansi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Puskesmas dapat memanfaatkan Pasal 499 (7) PP No. 28/2024 untuk menyusun standar berbasis praktik terbaik, guna memperkuat pelayanan dan keselamatan pasien. Pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan layanan kesehatan primer yang merata, terjangkau, dan bermutu melalui perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan. Tanpa regulasi yang memadai, pelayanan terhambat, menimbulkan ketidakjelasan standar dan ketimpangan fasilitas. Oleh karena itu, peraturan yang efektif harus segera diterapkan untuk meningkatkan mutu layanan, memastikan akses yang adil, dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi seluruh masyarakat.

Actions (login required)

View Item