CHRISHARDI, AMANDA RACHEL KARTIKA PUTRI (2025) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA WHATSAPP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 132/PID.B/2024/PN SMG). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 21.C1.0109-AMANDA RACHEL KARTIKA PUTRI CHRISHARDI-COVER_a.pdf Download (859kB) | Preview
	Text 21.C1.0109-AMANDA RACHEL KARTIKA PUTRI CHRISHARDI-BAB_I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (881kB)
	Text 21.C1.0109-AMANDA RACHEL KARTIKA PUTRI CHRISHARDI-BAB_II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0109-AMANDA RACHEL KARTIKA PUTRI CHRISHARDI-BAB_III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0109-AMANDA RACHEL KARTIKA PUTRI CHRISHARDI-BAB_IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (807kB)
Preview	Text 21.C1.0109-AMANDA RACHEL KARTIKA PUTRI CHRISHARDI-DAPUS_a.pdf Download (817kB) | Preview
	Text 21.C1.0109-AMANDA RACHEL KARTIKA PUTRI CHRISHARDI-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penipuan dalam transaksi online merupakan bentuk kejahatan siber yang kian marak seiring meningkatnya aktivitas digital. Kasus-kasus ini menyebabkan kerugian signifikan bagi korban dan menuntut respons hukum yang tegas serta adil. Penelitian ini menganalisis proses penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara penipuan melalui transaksi online, dengan fokus pada Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN SMG di Pengadilan Negeri Semarang. Metodologi Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum terkait. Data kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi proses hukum dan dasar pertimbangan putusan. Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah mengikuti prosedur yang berlaku, dengan terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP. Namun, ada beberapa temuan penting: Perlindungan Korban Belum Optimal: Permohonan restitusi dari korban tidak dicantumkan dalam amar putusan, mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap korban belum optimal. Penggunaan Pasal Konvensional: Meskipun tindak pidana dilakukan menggunakan media WhatsApp, pertimbangan hakim tidak merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), melainkan tetap menggunakan pasal konvensional (Pasal 378 KUHP). Kesimpulan dan Rekomendasi Penegakan hukum terhadap penipuan online di Pengadilan Negeri Semarang sudah sesuai prosedur dengan penerapan Pasal 378 KUHP. Namun, pemenuhan hak korban, khususnya ganti rugi, perlu lebih diperhatikan. Restitusi sebaiknya dipertimbangkan dalam putusan atau diarahkan melalui gugatan perdata. Selain itu, hakim disarankan untuk mengacu pada UU ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna menjamin keadilan yang lebih komprehensif.

Actions (login required)

View Item