PANJAITAN, IFHORI OCHTARI (2025) PELINDUNGAN HAK ATAS KESEHATAN JIWA BAGI IBU PENGIDAP DEPRESI PASCA PERSALINAN SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP BAYINYA. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 21.C1.0106-IFHORI OCHTARI PANJAITAN-COVER_a.pdf Download (800kB) | Preview
	Text 21.C1.0106-IFHORI OCHTARI PANJAITAN-BAB_I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (987kB)
	Text 21.C1.0106-IFHORI OCHTARI PANJAITAN-BAB_II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0106-IFHORI OCHTARI PANJAITAN-BAB_III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0106-IFHORI OCHTARI PANJAITAN-BAB_IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (751kB)
Preview	Text 21.C1.0106-IFHORI OCHTARI PANJAITAN-DAPUS_a.pdf Download (825kB) | Preview
	Text 21.C1.0106-IFHORI OCHTARI PANJAITAN-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Hak Kesehatan Jiwa dan Implikasi Hukum Depresi Pasca Persalinan Hak atas kesehatan jiwa adalah bagian fundamental dari hak asasi manusia yang wajib dimiliki setiap individu. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak ini bagi seluruh warga negara. Depresi pasca persalinan (DPP) adalah gangguan kejiwaan yang dialami seorang ibu setelah melahirkan. Seharusnya, kondisi ini dapat menjadi alasan pemaaf dalam kasus ibu pengidap DPP yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayinya. Namun, pada kenyataannya, terdapat putusan yang justru menjatuhkan sanksi pidana. Tujuan dan Metodologi Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terkait hak atas kesehatan jiwa dan asas perlindungan bagi ibu pengidap DPP yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap bayinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait hak kesehatan jiwa, kemudian melakukan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. Selanjutnya, asas-asas yang terkandung dalam rumusan pasal diteliti. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait hak atas kesehatan jiwa telah memiliki dasar hukum yang lengkap. Namun, belum ada harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan pelaksanaannya masih bersifat sektoral, ada yang di bidang kesehatan reproduksi dan kependudukan, dan ada pula yang di bidang standar pelayanan minimal kesehatan. Hal ini menyebabkan tidak terintegrasinya kebutuhan terkait hak atas kesehatan jiwa bagi ibu pengidap DPP. Selain itu, asas perlindungan belum digunakan secara optimal dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari adanya putusan yang menjatuhkan sanksi pidana kepada ibu pengidap DPP yang melakukan pembunuhan terhadap bayinya, menunjukkan kurangnya pertimbangan terhadap kondisi kejiwaan mereka.

Actions (login required)

View Item