PRIHATMANTO, IMMANUEL TADEO EVAN (2025) SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA PENAMBANGAN BATUAN LINTAS PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 21.C1.0084-IMMANUEL TADEO EVAN PRIHATMANTO-COVER_a.pdf Download (711kB) | Preview
	Text 21.C1.0084-IMMANUEL TADEO EVAN PRIHATMANTO-BAB_I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0084-IMMANUEL TADEO EVAN PRIHATMANTO-BAB_II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0084-IMMANUEL TADEO EVAN PRIHATMANTO-BAB_III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0084-IMMANUEL TADEO EVAN PRIHATMANTO-BAB_IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (649kB)
Preview	Text 21.C1.0084-IMMANUEL TADEO EVAN PRIHATMANTO-DAPUS_a.pdf Download (893kB) | Preview
	Text 21.C1.0084-IMMANUEL TADEO EVAN PRIHATMANTO-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (646kB)

Abstract

Pemerintah Indonesia mengatur sistem perizinan pertambangan yang memuat kewenangan penerbitan izin pertambangan di daerah. Kewenangan ini menjadi problematik apabila menyangkut wilayah tambang lintas provinsi. Batas daerah administratif kedua provinsi yang berdampingan berpotensi terjadi sengketa kewenangan dalam pengelolaan pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan di yang relevan dengan sistem perizinan berusaha penambangan batuan, untuk mengetahui alur sistem perizinan berusaha penambangan batuan melalui OSS, dan untuk mengetahui sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perizinan berusaha penambangan batuan lintas provinsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (stattute approach). Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yang didukung oleh data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Adapun data sekunder yang digunakan merupakan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral serta pemerintahan daerah. Teknik analisa data yang digunakan adalah penelitian sinkronisasi vertikal dan horizontal yang didukung oleh sifat deskriptif analisis untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian. Peraturan perundang-undangan dalam kedua bidang tersebut disesuaikan dengan teori hierarki hukum yang diusulkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiansky, yang terkait dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi peraturan perundang-undangan terbagi menjadi dua bidang yaitu; bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang pemerintahan daerah yang disusun sesuai hierarki peraturan perundangundangan. Penelitian ini juga menunjukkan alur perizinan berusaha penambangan batuan melalui OSS. Selanjutnya, sinkronisasi peraturan perundang-undangan sistem perizinan berusaha penambangan batuan mengungkapkan bahwa secara vertikal ketentuan Pasal 6 dan Pasal 35 UU Minerba Perubahan tidak selaras dengan Pasal 18A UUD 1945 dalam kaitannya hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Di sisi lain, secara horizontal, Pasal 6 dan Pasal 35 UU Minerba Perubahan juga tidak selaras dengan Pasal 12, 13, dan 14 UU Pemda dalam kaitannya dengan batas kewenangan daerah administratif. Dalam sistem peraturan perundang-undangan, penting untuk menjaga keselarasan substansi hukum mulai dari tingkat tertinggi, yaitu UUD 1945, hingga tingkat terendah, termasuk peraturan di bidang energi dan sumber daya mineral serta pemerintahan daerah. Hal ini harus dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item