SIHOMBING, DIAN UTAMI (2025) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS Putusan Nomor : 138/Pid.Sus/2022/PN.Smg). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 21.C1.0069-DIAN UTAMI SIHOMBING-COVER_a.pdf Download (652kB) | Preview
	Text 21.C1.0069-DIAN UTAMI SIHOMBING-BAB_I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (765kB)
	Text 21.C1.0069-DIAN UTAMI SIHOMBING-BAB_II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (767kB)
	Text 21.C1.0069-DIAN UTAMI SIHOMBING-BAB_III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0069-DIAN UTAMI SIHOMBING-BAB_IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (598kB)
Preview	Text 21.C1.0069-DIAN UTAMI SIHOMBING-DAPUS_a.pdf Download (720kB) | Preview
	Text 21.C1.0069-DIAN UTAMI SIHOMBING-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan masih marak terjadi, meskipun telah diatur dalam berbagai regulasi internasional dan nasional. Penelitian ini meneliti penegakan hukum dalam kasus perdagangan orang melalui Putusan Nomor : 138/Pid.Sus/2022/PN.Smg, dengan fokus pada peran hakim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dan untuk mengetahui hambatan yang dialami hakim dalam proses penegakan hukum dalam Putusan Nomor : 138/Pid.Sus/2022/PN.Smg. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti dengan detail. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa hakim telah melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus perdagangan orang sesuai dengan perundangundangan. Dalam proses penegakan hukum tersebut, hakim mengalami hambatan non-yuridis yang berkaitan dengan terdakwa dan korban yang enggan menceritakan secara lengkap mengenai peristiwa yang terjadi. Hakim telah berusaha mengatasi hambatan non-yuridis tersebut dengan menciptakan suasana di persidangan yang dapat membuat terdakwa dan korban berterus terang, upaya lainnya kesaksian korban dapat diwakilkan oleh orang-orang terdekat korban apabila korban bercerita. Kesimpulan penelitian ini bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam putusan: 138/Pid.Sus/2022/PN.Smg dilaksanakan sesuai dengan perundangan-undangan dan hakim tidak mengalami hambatan yuridis dalam upaya penegakan hukum, tetapi mengalami hambatan non-yuridis, yaitu terdakwa dan korban enggan menceritakan peristiwa atau kejadian secara lengkap karena berbagai macam alasan. Saran dari penulis, penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim telah sesuai dengan perundangan-undangan. Namun, upaya kesaksian korban dapat diwakilkan bertentangan dengan undang-undang karena kesaksian korban/saksi tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Sebaiknya hakim lebih memperhatikan dan mengikuti aturan dalam undang-undang agar seluruh proses persidangan tidak hanya berjalan lancar tetapi juga selaras dengan peraturan yang berlaku

Actions (login required)

View Item