NASUTION, PRIMA DEA AULIA (2025) PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DALAM AKSI TAWURAN ANTAR GENG (STUDI KASUS NOMOR:LP/B/194/VI/2024/SPKT/ POLRESTABES SEMARANG/POLDAJATENG). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 21.C1.0051-PRIMA DEA AULIA NASUTION-COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C1.0051-PRIMA DEA AULIA NASUTION-BAB_I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0051-PRIMA DEA AULIA NASUTION-BAB_II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0051-PRIMA DEA AULIA NASUTION-BAB_III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0051-PRIMA DEA AULIA NASUTION-BAB_IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C1.0051-PRIMA DEA AULIA NASUTION-DAPUS_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C1.0051-PRIMA DEA AULIA NASUTION-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

indak pidana pengeroyokan dalam aksi tawuran antar geng masih menjadi fenomena yang terjadi di Kota Semarang, hal ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku pengeroyokan dalam aksi tawuran antar geng belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan penyidik terhadap kasus pengeroyokan dalam aksi tawuran antar geng Nomor: LP/B/194/VI/2024/SPKT/POLRESTABES SEMARANG/POLDAJATENG, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap perkara tersebut. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan penyidik Unit 1 Jatanras Polrestabes Semarang guna memperoleh data primer, serta melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Penyidik melakukan penegakan hukum secara preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan berupa patroli rutin, sosialisasi ke sekolah, bersinergi dengan masyarakat, serta melakukan deklarasi pembubaran gangster, sedangkan upaya penegakan hukum represif berupa serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Penyidik mengalami hambatan yuridis yaitu kurangnya jangka waktu penahanan anak akibat penerbitan visum et repertum, serta hambatan non-yuridis yaitu keterlambatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam mengirimkan hasil Litmas kepada penyidik, dan tidak diketahuinya keberadaan 2 pelaku pengeroyokan. Penegakan hukum melalui upaya preventif masih kurang efektif, karena upaya pencegahan baru diintensifkan setelah fenomena banyak terjadi. Upaya represif yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hambatan yuridis yang dialami penyidik yaitu habisnya jangka waktu penahanan anak yang diatur undangundang karena menunggu terbitnya visum et repertum, sehingga pelaku anak harus menjalani pembinaan di Polrestabes Semarang. Hambatan non-yuridis meliputi keterlambatan Bapas dalam mengirimkan hasil Litmas dan tidak diketahuinya keberadaan dua pelaku pengeroyokan, sehingga berimplikasi pada penegakan hukum yang tidak bisa dilakukan secara total terhadap seluruh pelaku pengeroyokan. Saran dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum preventif sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya saat ada pelanggaran. Apabila jangka waktu penahanan anak telah habis, pelaku anak sebaiknya dibebaskan demi hukum, karena mempertahankan pelaku anak dalam pembinaan di lingkungan kepolisian tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Actions (login required)

View Item