SINAGA, ELEU SHALOM REFILEO (2025) IMPLEMENTASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA YANG DISEBABKAN PEMBERHENTIAN OLEH PARTAI POLITIK. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 21.C1.0027-ELEU SHALOM REFILEO SINAGA-COVER_a.pdf Download (625kB) | Preview
	Text 21.C1.0027-ELEU SHALOM REFILEO SINAGA-BAB_I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (848kB)
	Text 21.C1.0027-ELEU SHALOM REFILEO SINAGA-BAB_II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (931kB)
	Text 21.C1.0027-ELEU SHALOM REFILEO SINAGA-BAB_III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0027-ELEU SHALOM REFILEO SINAGA-BAB_IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (602kB)
Preview	Text 21.C1.0027-ELEU SHALOM REFILEO SINAGA-DAPUS_a.pdf Download (817kB) | Preview
	Text 21.C1.0027-ELEU SHALOM REFILEO SINAGA-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (710kB)

Abstract

Penggantian Antar Waktu (PAW) merupakan mekanisme dalam sistem demokrasi perwakilan Indonesia untuk mengisi kekosongan kursi legislatif. Namun, implementasi PAW bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang disebabkan pemberhentian oleh partai politik pengusung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) khususnya Pasal 239, menimbulkan problematika yuridis dan politis yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan PAW di Indonesia dan implementasi Pasal 239 UU MD3 ketika PAW disebabkan pemberhentian oleh partai politik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach)), penelitian ini mengkaji regulasi dan praktik PAW, putusan Mahkamah Konstitusi, teori perwakilan (trusteeship model Edmund Burke), serta menganalisis studi kasus PAW yang menonjol (Ruhut Sitompul 2016, Fahri Hamzah 2016, dan Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PAW dalam UU MD3 memberikan kewenangan formal yang signifikan kepada partai politik untuk menginisiasi pemberhentian anggotanya di DPR, menciptakan potensi dominasi partai atas mandat rakyat. Implementasinya di lapangan menunjukkan ketegangan antara kewenangan partai ini dengan prinsip kedaulatan rakyat dan idealisme independensi penilaian wakil rakyat trustee model Edmund Burke. Studi kasus mengilustrasikan variasi implementasi: PAW yang berjalan secara formal melalui pengunduran diri di tengah tekanan politik (Ruhut), PAW yang digagalkan melalui perlawanan hukum yang menegaskan batas kewenangan partai (Fahri), hingga PAW yang gagal dibatalkan melalui perlawanan Hukum (Djoko Edhi). Praktik PAW oleh partai politik terbukti berdampak negatif terhadap independensi legislator, berpotensi melemahkan kualitas deliberasi dan fungsi pengawasan DPR, serta mengganggu mekanisme checks and balances. Meskipun anggota DPR memiliki mekanisme perlawanan hukum melalui pengujian yudisial, efektivitasnya masih menghadapi tantangan.

Actions (login required)

View Item