MULIANINGSIH, MEINAWATI (2025) PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENANGGULANGAN RESIDIVISME TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 21.C1.0015-MEINAWATI MULIANINGSIH-COVER_a.pdf Download (770kB) | Preview
	Text 21.C1.0015-MEINAWATI MULIANINGSIH-BAB_I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (876kB)
	Text 21.C1.0015-MEINAWATI MULIANINGSIH-BAB_II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0015-MEINAWATI MULIANINGSIH-BAB_III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0015-MEINAWATI MULIANINGSIH-BAB_IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (648kB)
Preview	Text 21.C1.0015-MEINAWATI MULIANINGSIH-DAPUS_a.pdf Download (808kB) | Preview
	Text 21.C1.0015-MEINAWATI MULIANINGSIH-lamp_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Residivisme tindak pidana narkotika menjadi tantangan serius dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini menganalisis peran dan efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang dalam menanggulangi residivisme tindak pidana narkotika melalui program pembinaan dan rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang dan narapidana residivis tindak pidana narkotika, serta studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan analisis data kualitatif untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program pembinaan dan rehabilitasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang hanya menyediakan rehabilitasi sosial tanpa adanya rehabilitasi medis, yang seharusnya menjadi bagian dari pemulihan bagi pecandu narkotika. Ketiadaan rehabilitasi medis bukan merupakan kebijakan internal Lembaga Pemasyarakatan, melainkan keputusan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Secara gramatikal dan hukum, penggunaan kata “dan” dalam Pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa kedua bentuk rehabilitasi harus diberikan secara bersamaan atau terpenuhi secara menyeluruh. Dengan demikian, jika hanya salah satu bentuk rehabilitasi yang tersedia, maka ketentuan dalam Pasal ini belum sepenuhnya dipatuhi. Akses terhadap layanan rehabilitasi masih terbatas karena keterbatasan kapasitas, yang menyebabkan tidak semua narapidana dapat mengikuti program ini. Faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas pembinaan adalah perbedaan tingkat ketergantungan narapidana, latar belakang sosial, serta keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung rehabilitasi yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, program pembinaan dan rehabilitasi yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka residivisme. Hal ini terlihat dari masih adanya narapidana yang kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkotika setelah bebas, meskipun telah mengikuti program pembinaan dan rehabilitasi selama menjalani masa pidana.

Actions (login required)

View Item