THIOLENA, EZRA KAREN (2025) ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN IBU PENGGANTI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ATAS TUBUH. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 21.C1.0006-EZRA KAREN THIOLENA-COVER_a.pdf Download (724kB) | Preview
	Text 21.C1.0006-EZRA KAREN THIOLENA-BAB_I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (837kB)
	Text 21.C1.0006-EZRA KAREN THIOLENA-BAB_II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (988kB)
	Text 21.C1.0006-EZRA KAREN THIOLENA-BAB_III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0006-EZRA KAREN THIOLENA-BAB_IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (703kB)
Preview	Text 21.C1.0006-EZRA KAREN THIOLENA-DAPUS_a.pdf Download (787kB) | Preview
	Text 21.C1.0006-EZRA KAREN THIOLENA-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perjanjian ibu pengganti adalah perjanjian yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ini juga sangat erat dengan hak perempuan dalam mengatur tubuhnya. Untuk mengetahui sejauh mana perjanjian ibu pengganti sesuai dengan hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak dan hak perempuan atas tubuhnya, maka rumusan masalah yang diambil adalah: Apakah perjanjian ibu pengganti tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan asas kebebasan berkontrak? dan Bagaimana perjanjian ibu pengganti melindungi hak perempuan atas tubuhnya? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan mengkaji peraturan hukum tentang perjanjian (syarat sahnya perjanjian dan asas kebebasan berkontrak) dan hak asasi manusia (hak atas tubuh) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitif. Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan perjanjian ibu pengganti dan perlindungan hak atas tubuh perempuan, yaitu aturan hukum perjanjian dan hak asasi manusia. Teknik pengumpulan data dilakukan adalah melalui studi kepustakaan dan lapangan (wawancara). Kemudian akan diolah dan dianalisis secara sistematis menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian ibu pengganti yang dibuat oleh para pihak tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena melanggar Pasal 127 ayat (1) UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 40 ayat (2) PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, sehingga perjanjian ibu pengganti tersebut dianggap batal demi hukum. Serta dianggap tidak sah karena tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, karena adanya cacat kehendak, tidak memenuhi syarat kecakapan, objek perjanjian yang tidak jelas dan memiliki causa yang tidak halal. Selanjutnya, perjanjian ibu pengganti ini tidak memberikan perlindungan terhadap hak atas tubuh perempuan. Ibu pengganti mengalami kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan pasangan suami istri, seperti mengalami eksploitasi, pembatasan ketat aturan gaya hidup, mengalami sakit dan pembayaran yang tidak adil. Sehingga untuk memberikan perlindungan bagi para pihak, khususnya ibu pengganti, perjanjian ibu pengganti harus dibuat dengan standar khusus di mana pada setiap bagian atau tahapan proses dalam perjanjian terdapat pembagian hak dan kewajiban masing-masing para pihak.

Actions (login required)

View Item