NINGSIH, NATALIA WAHYUNI (2025) KEABSAHAN HUKUM DAN MORAL DALAM IBU PENGGANTI: PERJANJIAN TAK BERNAMA, KEBEBASAN BERKONTRAK DAN OTONOMI PEREMPUAN ATAS TUBUHNYA. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 21.C1.0003-NATALIA WAHYUNI NINGSIH-COVER_a.pdf Download (750kB) | Preview
	Text 21.C1.0003-NATALIA WAHYUNI NINGSIH-BAB_I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (764kB)
	Text 21.C1.0003-NATALIA WAHYUNI NINGSIH-BAB_II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0003-NATALIA WAHYUNI NINGSIH-BAB_III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0003-NATALIA WAHYUNI NINGSIH-BAB-IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (631kB)
Preview	Text 21.C1.0003-NATALIA WAHYUNI NINGSIH-DAPUS_a.pdf Download (801kB) | Preview
	Text 21.C1.0003-NATALIA WAHYUNI NINGSIH-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji keabsahan hukum dan moral dalam praktik ibu pengganti (surrogacy) di Indonesia, dengan fokus pada posisi perjanjian ibu pengganti sebagai perjanjian tak bernama (innominaat), prinsip kebebasan berkontrak, serta relasinya dengan otonomi perempuan atas tubuhnya. Praktik ini belum memiliki landasan eksplisit dalam sistem hukum positif Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan hukum yang ada dan menilai apakah perjanjian ibu pengganti dapat dikategorikan sebagai sah berdasarkan asas-asas perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya mengenai unsur “sebab yang halal” dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan asas hukum dengan studi empiris terhadap praktik ibu pengganti yang telah terjadi. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara yang menggambarkan bagaimana perjanjian ibu pengganti diselenggarakan dalam praktik, serta bagaimana masyarakat Indonesia dan aparat hukum menilainya dari perspektif hukum dan moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian ibu pengganti berada dalam wilayah abu-abu hukum: secara normatif belum dilarang secara eksplisit, namun rentan dianggap melanggar kesusilaan atau nilai moral masyarakat. Di sisi lain, praktik ini juga membuka ruang perdebatan mengenai hak otonomi perempuan atas tubuhnya sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia. Maka dibutuhkan kerangka hukum yang lebih komprehensif agar perjanjian ibu pengganti dapat dinilai secara adil, baik dari aspek legalitas maupun nilai-nilai moral.

Actions (login required)

View Item