UTOMO, APRILIA JIHAN (2025) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN GINJAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 501/PID.SUS/2023/PN CIKARANG). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 19.C1.0147-APRILIA JIHAN UTOMO-COVER.pdf Download (663kB) | Preview
	Text 19.C1.0147-APRILIA JIHAN UTOMO_BAB_I.pdf Restricted to Registered users only Download (915kB)
	Text 19.C1.0147-APRILIA JIHAN UTOMO_BAB_II.pdf Restricted to Registered users only Download (901kB)
	Text 19.C1.0147-APRILIA JIHAN UTOMO_BAB_III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 19.C1.0147-APRILIA JIHAN UTOMO_BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (698kB)
Preview	Text 19.C1.0147-APRILIA JIHAN UTOMO-DAFPUS.pdf Download (721kB) | Preview
	Text 19.C1.0147-APRILIA JIHAN UTOMO_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perdagangan ginjal adalah suatu tindak pidana serius yang melanggar martabat kemanusiaan serta hak asasi manusia. Perdagangan ginjal kerap kali disamarkan sebagai transplantasi organ tubuh yang sah untuk menghindari jeratan pidana. Tentunya karena itu diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku serta perlindungan hukum maksimal bagi korban. Studi kasus Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Cikarang menjadi bukti nyata pentingnya peran aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana perdagangan ginjal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian yakni deskriptif analitis. Lokasi penelitian terhadap tindak pidana perdagangan ginjal dilaksanakan di Pengadilan Negeri Cikarang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer serta data sekunder dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cikarang terhadap tindak pidana perdagangan ginjal adalah upaya penegakan hukum secara represif yakni dengan menindak pelaku tindak pidana perdagangan ginjal dan memberikan hukuman pidana untuk menimbulkan efek jera. Upaya perlindungan hukum preventif adalah peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan ginjal, adanya prinsip bahwa korban tidak dapat dikriminalisasi meskipun memberikan persetujuan, dan sosialisasi. Upaya perlindungan hukum represif dilaksanakan dengan undang-undang serta pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan ginjal sesuai dengan nominal yang ditentukan oleh LPSK. Upaya penegakan hukum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan undnagundang. Upaya perlindungan hukum preventif sudah berjalan dengan cukup baik sedangkan upaya perlindungan hukum represif masih belum terlaksana dengan maksimal. Saran untuk Pengadilan Negeri Cikarang yakni dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih efektif untuk mencegah tindak pidana perdagangan ginjal. Adapun saran lain adalah bagi aparat penegak hukum agar dapat lebih jeli dalam mencermati perkara agar korban dapat memperoleh restitusi dengan penilaian lebih objektif dari LPSK.

Actions (login required)

View Item