SITOMPUL, ZANETTY (2024) KAJIAN YURIDIS TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL PUTUS (SOLD FLAT) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C1.0104_ZANETTY SITOMPUL_COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C1.0104_ZANETTY SITOMPUL_BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0104_ZANETTY SITOMPUL_BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0104_ZANETTY SITOMPUL_BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0104_ZANETTY SITOMPUL_BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C1.0104_ZANETTY SITOMPUL_DAPUS_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C1.0104_ZANETTY SITOMPUL_LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang melindungi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan dan hak ekonomi merupakan hak untuk mendapat manfaat ekonomi. Salah-satu proses pengalihan hak ekonomi atas suatu karya cipta dilakukan melalui jual putus. Lahirnya ketentuan jual putus dalam UUHC memberikan kepastian hukum untuk melindungi hak eksklusif dan terciptanya daya tawar yang seimbang antara kedua belah pihak. Akan tetapi, terdapat berbagai kritik hingga permohonan uji materil pada Putusan MK Nomor 63/PUU/XIX/2021. Terdapat anggapan bahwa ketentuan tersebut telah mengesampingkan asas kebebasan berkontrak dan asas non-rektroaktif. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kepastian hukum dalam perjanjian jual putus bagi kedua belah pihak ditinjau dari UUHC. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder melalui studi kepustakaan yang kemudian didukung dengan data primer yang didapat dari hasil wawancara bersama informan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaturan terkait perjanjian jual putus lahir karena ditemukannya pelanggaran hak moral dan daya tawar yang tidak seimbang dalam praktik jual putus atas karya cipta. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, maka Pasal 18 UUHC mengatur akibat hukum terkait jual putus hak cipta yaitu pengalihan karya cipta mengakibatkan pengalihan atas hak ekonomi bukan hak moral, dengan pembayaran lunas, dan akan beralih kembali setelah jangka waktu 25 tahun sesuai Pasal 18 UUHC. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berlakunya asas lex specialis dergat legi generali. Dengan begitu Ketentuan Pasal 25 tidak melanggar asas kebebasan berkontrak karena bukan merupakan hal yang mutlak untuk mencegah ketidak seimbangan daya tawar. Lahirnya pengaturan peralihan ditujukan untuk mencegah kekosongan hukum dan menciptakan kepastian hukum pada saat ketentuan atas jual putus karya cipta tersebut diterapkan.

Actions (login required)

View Item