LESMANA, PRISCILLA HALLEL (2025) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA FILM YANG PENYEBARANNYA DILAKUKAN SECARA ILEGAL DI MEDIA SOSIAL TELEGRAM. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C1.0045_PRISCILLA HALLEL LESMANA_COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C1.0045_PRISCILLA HALLEL LESMANA_BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0045_PRISCILLA HALLEL LESMANA_BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0045_PRISCILLA HALLEL LESMANA_BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0045_PRISCILLA HALLEL LESMANA_BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C1.0045_PRISCILLA HALLEL LESMANA_DAPUS_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C1.0045_PRISCILLA HALLEL LESMANA_LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul ”IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA FILM YANG PENYEBARANNYA DILAKUKAN DI MEDIA SOSIAL TELEGRAM”. Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum terkait tindakan yang melanggar hak cipta bagian sinematografi di media sosial telegram baik dari segi pengaturannya dan segi implementasinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap karya film yang diedarkan secara ilegal di media sosial telegram? Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap karya film yang diedarkan secara ilegal melalui media sosial telegram? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Objek penelitian ini adalah seluruh informasi terkait hak cipta sinematografi. Penggumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan (primer) dan penelitian kepustakaan (data sekunder). Kemudian menggunakan metode kualitatif sebagai metode analisis data dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hak cipta saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam upaya melindungi karya cipta, pemerintah telah melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan memberikan edukasi mengenai pentingnya menghormati karya ciptaan orang lain kepada masyarakat. Serta upaya represifnya yaitu melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas hak cipta terkhusus pembajakan yang diatur dalam Pasal 9 ayat 3 UUHC, Pasal 25 ayat (3) UUHC, dan Pasal 113 ayat (4) UUHC. Namun dalam implementasinya, undang-undang hak cipta belum cukup melindungi karya cipta terhadap tindak pelanggaran pembajakan yang terjadi di media sosial telegram karena tidak ada aturan yang memfokuskan pada pelanggaran yang terjadi di media sosial Telegram. Tak hanya itu yang menjadi hambatan utama pemerintah Indonesia dalam menangani kasus terjadinya penyebaran film secara ilegal di media sosial Telegram adalah telegram tidak bekerjasama dengan pemerintah Indonesia sehingga pemerintah tidak bisa meminta pemblokiran secara khusus pada Telegram untuk satu atau dua grup yang menyebarkan film secara ilegal pada telegram dan hanya bisa memblokir aplikasinya.

Actions (login required)

View Item