SUPRAPTO, ELISABETH VINA CRISTINA (2024) PENGAWASAN DAN PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM EKSPLOITASI SPESIES IKAN YANG DILINDUNGI SEBAGAI BOGA BAHARI DI KOTA SEMARANG. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C1.0042_ELISABETH VINA CRISTINA_COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C1.0042_ELISABETH VINA CRISTINA_BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0042_ELISABETH VINA CRISTINA_BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 21.C1.0042_ELISABETH VINA CRISTINA_BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text 21.C1.0042_ELISABETH VINA CRISTINA_BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C1.0042_ELISABETH VINA CRISTINA_DAPUS_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C1.0042_ELISABETH VINA CRISTINA_LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Indonesia merupakan negara mega biodiversity termasuk dalam bidang perikanan. Meskipun begitu, regulasi yang melindunginya masih terbatas, sehingga berdampak pada pengawasan dan penegakan hukumnya salah satunya dalam eksploitasi spesies ikan yang dilindungi sebagai menu boga bahari di Kota Semarang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hukum nasional mengatur perlindungan spesies ikan yang dilindungi serta mengetahui bagaimana pengawasan dan penegakan sanksi administratif terhadap spesies ikan yang dilindungi yang dimanfaatkan sebagai boga bahari di Kota Semarang dengan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: (1) bagaimana hukum nasional mengatur perlindungan spesies ikan yang dilindungi; dan (2) bagaimana pengawasan dan penegakan sanksi administratif terhadap spesies ikan yang dilindungi yang dimanfaatkan sebagai boga bahari di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder yang diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori dan asas hukum. Hasil penelitian yang didapatkan ada dua. Pertama, bahwa hukum nasional yang melindungi ikan yang dilindungi sudah ada dalam berbagai sektor yaitu lingkungan hidup, pemerintahan daerah, perizinan, dan pengaturan di Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang yang sesuai teori jenjang norma Hans Kelsen dan teori jenjang norma hukum Hans Nawiasky. Namun, penulis masih menemukan beberapa kelemahan yaitu belum ada Peraturan Gubernur mengenai Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah yang menurut informan dari DKP Jateng menghambat pelaksanaan pemberian sanksi administratif. Selain itu, hukum nasional yang mengatur spesies ikan yang dilindungi belum terintegrasi, sehingga sulit ditelusuri bahkan ada yang belum jelas status perlindungannya seperti PERMEN LHK No. 106 Tahun 2018. Hasil penelitian kedua yaitu bahwa pelaksanaan bentuk pengawasan preventif, represif, dan aktif telah dilakukan para informan, namun hanya terhadap nelayan dan supplier, sedangkan restoran (end user) belum tersentuh sama sekali. Secara umum, pengawasan terhadap restoran hanya terkait sanitasi oleh Kementerian Kesehatan dan keamanan pangan oleh BPOM. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum atas objek penelitian di mana para informan saling melempar kewenangan dan tidak tahu objek penelitian merupakan kewenangan dari lembaga apa. Padahal, telah ditemukan beberapa pelanggaran seperti pemanfaatan tak berizin Belida Jawa di Rawa Pening serta Pari Manta di Surabaya yang sebenarnya dilindungi penuh. Lemahnya pengawasan berpotensi mengakibatkan pelanggaran tak terdeteksi dan penegakan sanksi administratif kurang optimal.

Actions (login required)

View Item