LOKESWARA, AYU DIAN (2025) TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM MENGATUR DAN MENGENDALIKAN PERLINTASAN SEBIDANG UNTUK MENJAMIN KESELAMATAN PERJALANAN KERETA API DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DI KOTA SEMARANG. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C1.0030_AYU DIAN LOKESWARA_COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C1.0030_AYU DIAN LOKESWARA_BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0030_AYU DIAN LOKESWARA_BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0030_AYU DIAN LOKESWARA_BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 21.C1.0030_AYU DIAN LOKESWARA_BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C1.0030_AYU DIAN LOKESWARA_DAPUS_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C1.0030_AYU DIAN LOKESWARA_LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Perlintasan sebidang memunculkan adanya peraturan yang perlu dikaji terutama dalam mengetahui tanggungjawab pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan perlintasan sebidang untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan lalu lintas angkutan jalan di Kota Semarang. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris atau dengan kata lain merupakan jenis penelitian Hukum Sosiologis dan dapat juga disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas sosial. Semua dasar hukum yang disebutkan pada pembahasan Skripsi ini yaitu tentang perkeretaapian dan seluruh regulasi turunannya telah melalui proses yang benar dengan melibatkan seluruh para pihak yang berkepentingan termasuk PT. Kereta Api Indonesia. Keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama. Dengan adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT KAI, dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan di perlintasan sebidang dan menciptakan transportasi yang lebih aman dan nyaman. Dengan penelitian ini ditemukan adanya diskresi pada Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2011. Hambatan administratif yaitu terdapat kurangnya koordinasi antar instansi yang berkepentingan. Hambatan ekonomi yaitu kurangnya pegawai yang menjaga palang pintu yang hal ini dikarenakan karena keterbatasan anggaran. Hambatan sosial yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam pentingnya mematuhi lalu lintas.

Actions (login required)

View Item