JULIETA, PRISCILLA SYELBY (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK EKSEKUSI KREDITUR S EPA RATIS D AL AM K EPAI LI TA N (S T UD I K AS US P U T US A N NO MOR 15/PDT. SUS-GUGATAN LAINLAIN/2023/PN.NIAGA SMG). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C1.0023_Priscilla Syelby Julieta_COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C1.0023_Priscilla Syelby Julieta_BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0023_Priscilla Syelby Julieta_BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0023_Priscilla Syelby Julieta_BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0023_Priscilla Syelby Julieta_BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C1.0023_Priscilla Syelby Julieta_DAPUS_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C1.0023_Priscilla Syelby Julieta_LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Hak Eksekusi Kreditur Separatis Dalam Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/Pn.Niaga Smg)” dilatarbelakangi oleh kondisi dimana seorang debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur sehingga menyebabkan debitur berada dalam kondisi kepailitan. Dalam proses kepailitan, Kurator memiliki tugas untuk mengelola dan membereskan harta pailit. Salah satu isu utama yang sering menjadi permasalahan adalah pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur separatis atas jaminan kebendaan. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan hak eksekutorial kepada kreditur separatis, namun pelaksanaanya tidak bersifat mutlak absolut dan dibatasi oleh ketentuan lainnya salah satunya terkait ketentuan masa insolvensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak eksekusi kreditur separatis dalam kepailitan khususnya pada Putusan Nomor 15/Pdt. Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/Pn.Niaga Smg dan untuk mengetahui kedudukan hukum Kurator dalam mengajukan gugatan atas eksekusi yang dilakukan oleh kreditur separatis dalam kepailitan khususnya pada Putusan Nomor 15/Pdt. Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/Pn.Niaga.Smg. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hak eksekusi kreditur separatis dalam kepailitan khususnya pada Putusan Nomor 15/Pdt. SusGugatan Lain-Lain/2023/Pn.Niaga Smg? dan bagaimana kedudukan hukum Kurator dalam mengajukan gugatan atas eksekusi yang dilakukan oleh kreditur separatis dalam kepailitan khususnya pada Putusan Nomor 15/Pdt. Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/Pn.Niaga.Smg? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini dan wawancara sebagai pelengkap untuk mendapatkan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditur separatis memiliki hak eksekusi selama dua bulan sejak dimulainya masa insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UUK dan PKPU. Namun dalam perkara ini, Majelis Hakim keliru dalam menetapkan masa insolvensi. Berdasarkan Pasal 178 UUK dan PKPU, masa insolvensi pada perkara ini seharusnya dimulai tanggal 16 Januari 2023 dan berakhir pada 16 Maret 2023. Namun dalam pertimbangannya, Hakim menetapkan masa insolvensi dimulai pada 21 Februari 2023. Dengan demikian lelang eksekusi yang dilakukan kreditur separatis sebagai tergugat I pada tanggal 12 April 2023 melampaui batas waktu insolvensi. Selain itu, penelitian ini menunjukan bahwa Kurator dalam perkara ini memiliki kedudukan hukum yang sah untuk menggugat pelaksanakan eksekusi kreditur separatis yang melanggar ketentuan hukum. Penelitian ini juga menegaskan bahwa hak eksekusi kreditur separatis dalam kepailitan tidak bersifat mutlak absolut namun dibatasi oleh beberapa ketentuan dalam Hukum Kepailitan.

Actions (login required)

View Item