KHOIRUNNISA, AFINA (2025) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG SEMARANG ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM AKIBAT DEFAULT PERUSAHAAN. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C1.0013_Afina Khoirunnisa_COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C1.0013_Afina Khoirunnisa_BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0013_Afina Khoirunnisa_BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0013_Afina Khoirunnisa_BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0013_Afina Khoirunnisa_BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C1.0013_Afina Khoirunnisa_DAPUS_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C1.0013_Afina Khoirunnisa_LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak pemegang polis, khususnya hak atas klaim yang diajukan. Terlebih ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan atau default. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Semarang atas keterlambatan pembayaran klaim yang diakibatkan karena default perusahaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan cara menganalisis isi terhadap elemen penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang polis, khususnya pada saat mengajukan klaim asuransi jiwa telah diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Pada pelaksanaannya, ketika terjadi keterlambatan pembayaran klaim akibat default perusahaan, perlindungan hukum bagi pemegang polis belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan atas adanya pelanggaran Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang mewajibkan perusahaan asuransi memiliki dukungan reasuransi, pelanggaran atas prinsip itikad baik dimana kurangnya transparansi oleh AJB Bumiputera 1912 Cabang Semarang dalam menginformasikan bentuk perusahaan, dan rendahnya inisiatif pemegang polis dalam menuntut haknya baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Actions (login required)

View Item