VERONIKA, JESSICA (2024) KAJIAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3/PDT.SUS-PEMBATALAN HOMOLOGASI/2022/PN.NIAGA SMG JO. PUTUSAN NOMOR 1/PDT.SUSPKPU/2021/PN.NIAGA SMG). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 20.C1.0011_JESSICA VERONIKA_COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 20.C1.0011_JESSICA VERONIKA_BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 20.C1.0011_JESSICA VERONIKA_BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 20.C1.0011_JESSICA VERONIKA_BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 20.C1.0011_JESSICA VERONIKA_BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 20.C1.0011_JESSICA VERONIKA_DAPUS_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 20.C1.0011_JESSICA VERONIKA_LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah upaya penundaan kepailitan perusahaan debitor yang memiliki beberapa utang terhadap para kreditor dan sudah jatuh tempo, sebagaimana pengajuannya dengan penawaran perdamaian dengan upaya restrukturisasi utang dan restrukturisasi perusahaan. Walau demikian tidak dapat dipungkiri bahwa upaya PKPU dapat gagal oleh karena adanya wanprestasi debitor atas perjanjian perdamaian atau homologasi. Guna mencegah debitor pailit, upaya-upaya dalam PKPU harus dilakukan dengan teliti agar debitor tidak wanprestasi. Adapun agar tujuan dari PKPU dapat tercapai pertimbangan putusan pailit harus memperhatikan asas-asas yang berlaku, terlebih lagi pengaturan tentang kelalaian atau wanprestasi yang dapat dipailitkan belum diatur. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan hukum terkait perjanjian perdamaian PKPU sebagai upaya mencegah terjadinya kepailitan, serta mengetahui proses perjanjian perdamaian dalam perkara dalam putusan yang diteliti apakah sesuai dengan peraturan dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan studi kasus PT. Sarana Gss Trembul, yang mana sumber data diperoleh dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Dan pengumpulan data meliputi data primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam upaya PKPU tidak jauh dari kesepakatan dan perjanjian, sebagaimana upaya PKPU dilakukan guna mencegah terjadinya kepailitan ini dalam prosesnya bagi debitor maupunn kreditor harus memperhatikan upaya restrukturisasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 275 ayat (4) UUK PKPU. Adapun bagi pertimbangan putusan dalam proses perjanjian perdamaian hingga putusan pailit, wajib untuk mempertimbangkan asas-asas yang berlaku dalam UUK PKPU agar terjadi keseimbangan kepentingan kedua belah pihak. Dalam UUK PKPU belum mengatur terkait penjelasan kelalaian atau wanprestasi yang dapat membatalkan suatu homologasi secara keseluruhan dan berujung pailit. Proses dan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan KUH perdata dan UUK PKPU sebagaimana hakim tidak mempertimbangkan kepentingan dan fakta hukum debitor beriktikad baik sesuai dengan homologasi walaupun terdapat wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran utang, atas hal tersebut adapun dikesampingkannya asas-asas dalam UUK PKPU dan Pasal 1759 KUH Perdata.

Actions (login required)

View Item