PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA SEMARANG

RITOYO, JUVAN ARIEFANDI (2024) PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA SEMARANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

[img]
Preview
Text
19.C1.0030 - JUVAN ARIEFANDI RITOYO - COVER_a.pdf

Download (341kB) | Preview
[img] Text
19.C1.0030 - JUVAN ARIEFANDI RITOYO - BAB I_a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (552kB)
[img] Text
19.C1.0030 - JUVAN ARIEFANDI RITOYO - BAB II_a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (474kB)
[img] Text
19.C1.0030 - JUVAN ARIEFANDI RITOYO - BAB III_a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
19.C1.0030 - JUVAN ARIEFANDI RITOYO - BAB IV_a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (75kB)
[img]
Preview
Text
19.C1.0030 - JUVAN ARIEFANDI RITOYO - DAFTAR PUSTAKA_a.pdf

Download (245kB) | Preview
[img] Text
19.C1.0030 - JUVAN ARIEFANDI RITOYO - LAMPIRAN_a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (90kB)

Abstract

ABSTRAK Dalam menunjang kegiatan manusia diperlukan adanya suatu bangunan gedung yang dapat menampung, melindungi, dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Suatu bangunan yang hendak didirikan harus memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai wujud bahwa penyelenggaraan bangunan gedung telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kesadaran masyarakat untuk memenuhi ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung dalam PBG saat ini dinilai kurang, maka itu perlu dilakukannya penertiban terhadap tata bangunan oleh pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, skripsi ini akan mengkaji tiga masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan penegakan sanksi administratif atas pelanggaran persetujuan bangunan gedung di Kota Semarang?; 2) Bagaimana pelaksanaan penegakan sanksi administratif atas pelanggaran persetujuan bangunan gedung di Kota Semarang?; dan 3) Bagaimana hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan penegakan sanksi administratif atas pelanggaran Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Semarang serta bagaimana cara mengatasinya? Dari ketiga masalah yang timbul maka dilakukan penelirian mengenai Penegakan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan metode pendekatan socio-legal. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Adapun mengenai teknis pengumpulan data penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunde. Data primer didapat melalui studi lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Metode analisi yang digunakan bersifat kualitatif dengan menggunakan teori hukum, analisis, dan peraturan perundangundangan. Pengaturan mengenai sanksi administratif atas pelanggaran persetujuan bangunan gedung di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun M2023 serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Pengaturan tentang sanksi administratif di Kota Semarang juga dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012 namun dengan adnya ketidakselarasan beberapa pasal yang ada di Perda dan Perkada ini bagaimana pelaksanaan penegakan sanksi administratif atas pelanggaran PBG di Kota Semarang? Tentunya terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan penegakan sanksi serta bagaimana cara Pemerintah Kota Semarang melalui perangkat daerah mengatasi hambatan tersebut. Kata Kunci: Persetujuan Bangunan Gedung, Penegakan Sanksi Administratif

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law
300 Social Sciences > 340 Law > 342 Constitutional and administrative law
300 Social Sciences > 340 Law > 343 Military, defense, public property, tax, trade & industrial law
300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law > Law Protection
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: Ms Dewi Soelistyowati
Date Deposited: 16 May 2024 02:51
Last Modified: 16 May 2024 02:51
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/35509

Actions (login required)

View Item View Item