MANAJEMEN KONFLIK PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM KONFLIK SENGKETA TANAH ANTARA NEGERI PORTO DENGAN NEGERI HARIA DI KECAMATAN SAPARUA KABUPATEN MALUKU TENGAH

MAHIDHARA, ARUM YASMIN (2024) MANAJEMEN KONFLIK PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM KONFLIK SENGKETA TANAH ANTARA NEGERI PORTO DENGAN NEGERI HARIA DI KECAMATAN SAPARUA KABUPATEN MALUKU TENGAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

	Text 20.M1.0088-Arum Yasmin Mahidhara-COVER_1.pdf Download (1MB)
	Text 20.M1.0088-Arum Yasmin Mahidhara-BAB I_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 20.M1.0088-Arum Yasmin Mahidhara-BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 20.M1.0088-Arum Yasmin Mahidhara-BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 20.M1.0088-Arum Yasmin Mahidhara-BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 20.M1.0088-Arum Yasmin Mahidhara-BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 20.M1.0088-Arum Yasmin Mahidhara-DAPUS_1.pdf Download (1MB)
	Text 20.M1.0088-Arum Yasmin Mahidhara-LAMP_1.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Konflik sengketa tanah antara Negeri Porto dengan Negeri Haria di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah ini telah terjadi sejak tahun 1925 yang memperebutkan kepemilikan Mata Air Raja. Namun, hingga saat ini konflik ini masih sering terjadi karena tidak adanya penyelesaian secara utuh yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini mengangkat topik tentang bagaimana peran pemangku kepentingan yaitu pemerintah negeri dan pemerintah daerah dalam menangani konflik sengketa tanah antara Negeri Porto dengan Negeri Haria. Guna mendapatkan data tersebut peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksplanatif. Dimana data didapatkan melalui proses wawancara dan data sekunder didapatkan dari jurnal, buku, pemberitaan media online, serta undang-undang yang berlaku. Hasil dari penelitian ini yaitu upaya manjemen konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan ruang lingkup manajemen konflik yang terdapat pada PERDA Maluku No.3 Tahun 2022 yang terdiri atas Pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Dalam menyelesaikan konflik sengketa tanah, pemerintah melakukan proses mediasi melalui gereja dan para pemangku kepentingan lain. Secara garis besar peran pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam proses manajemen konflik di Negeri Porto dan Haria. Kata Kunci: Konflik, Manajemen Konflik, Sengketa Tanah, Pemangku Kepentingan, Mediasi

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	300 Social Sciences > 302.2 Communication
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Communication Science
Depositing User:	Ms Cristina Mayasari
Date Deposited:	08 May 2024 04:36
Last Modified:	08 May 2024 04:36
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/35373

Actions (login required)

View Item