PERAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) TERHADAP PELAYANAN RAWAT INAP BERBASIS PATIENT CENTERED CARE (PCC) DI RSU BANYUMANIK 2 SEMARANG

HAPSARI, RATNA (2023) PERAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) TERHADAP PELAYANAN RAWAT INAP BERBASIS PATIENT CENTERED CARE (PCC) DI RSU BANYUMANIK 2 SEMARANG. Masters thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

	Text 20.C2.0046-RATNA HAPSARI-COVER_a.pdf Download (722kB)
	Text 20.C2.0046-RATNA HAPSARI-BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (451kB)
	Text 20.C2.0046-RATNA HAPSARI-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB)
	Text 20.C2.0046-RATNA HAPSARI-BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 20.C2.0046-RATNA HAPSARI-BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB)
	Text 20.C2.0046-RATNA HAPSARI-DAPUS_a.pdf Download (311kB)
	Text 20.C2.0046-RATNA HAPSARI-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB)

Abstract

RSU Banyumanik 2 Semarang merupakan rumah sakit baru yang pelayanan rawat inapnya mulai diminati oleh masyarakat. Pada pelayanan rawat inap Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan, kini model pelayanan kesehatan telah berubah dari pelayanan berfokus kepada dokter menjadi pelayanan berfokus kepada pasien atau Patient Centered Care (PCC). Permasalahannya peraturan internal RSU Banyumanik 2 Semarang belum dapat mengcover semua tugas DPJP utamanya yang bersifat delegatif dan kolaboratif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian desktiptif-analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa regulasi peran DPJP sebagai clinical leader diatur pada peraturan yang bersifat umum yaitu Undang-Undang Kesehatan dan Permenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 dan peraturan yang bersifat khusus berupa peraturan internal rumah sakit, semua DPJP telah melaksanakan perannya, baik peran normatif yang terdiri dari tugas mandiri, tugas delegatif dan tugas mandat, peran ideal dimana DPJP melaksanakan perannya sebagai pelaksana pelayanan kesehatan, pengambil keputusan, komunikator, edukator, dan konselor, serta telah melaksanakan peran faktualnya. Hambatan yang ditemui yaitu: ketidaktahuan DPJP mengenai makna pendekatan PCC, DPJP tidak mengetahui berbagai standar prosedur milik rumah sakit yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan praktik pelayanan rawat inap, jumlah SDM perawat yang terbatas dan komunikasi antar perawat yang kurang, mengakibatkan terjadinya miskomunikasi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law
Divisions:	Graduate Program in Master of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	08 Dec 2023 01:50
Last Modified:	08 Dec 2023 01:50
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/33808

Actions (login required)

View Item