PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN DAN MEDIS PELAKSANA VAKSINASI DALAM PEMBERIAN VAKSINASI COVID-19 (STUDI DI PUSKESMAS GODONG I KABUPATEN GROBOGAN)

HANDAYANI, RETNO DWI (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN DAN MEDIS PELAKSANA VAKSINASI DALAM PEMBERIAN VAKSINASI COVID-19 (STUDI DI PUSKESMAS GODONG I KABUPATEN GROBOGAN). Masters thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

	Text 20.C2.0031-RETNO DWI HANDAYANI-COVER_a.pdf Download (260kB)
	Text 20.C2.0031-RETNO DWI HANDAYANI-BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (626kB)
	Text 20.C2.0031-RETNO DWI HANDAYANI-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (896kB)
	Text 20.C2.0031-RETNO DWI HANDAYANI-BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (374kB)
	Text 20.C2.0031-RETNO DWI HANDAYANI-BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text 20.C2.0031-RETNO DWI HANDAYANI-DAPUS_a.pdf Download (474kB)
	Text 20.C2.0031-RETNO DWI HANDAYANI-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemberian vaksinasi Covid-19, pertanggungjawaban hukum jika muncul efek samping yang tidak terduga pasca vaksinasi Covid-19 dan implementasi perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan dan Medis Pelaksana Vaksinasi di Puskesmas Godong I, Kabupaten Grobogan. Selama pelaksanaan vaksinasi atau pemberian vaksinasi Covid-19 segala hal bisa terjadi pada sasaran vaksinasi. Kejadian yang tidak diinginkan dalam melakukan tindakan vaksinasi bisa terjadi atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan tindakan lain yang dianggap kesalahan, vaksinator sebagai pelaksana vaksinasi rentan menerima kompain dan tuntutan hukum dari masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian: penyelenggaraan pelayanan vaksinasi telah sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO), Tim vaksinator ditetapkan dengan surat keputusan kepala Puskesmas. Pertanggungjawaban hukum vaksinator diselesaikan berdasarkan kasusnya, dimana jika pelaksana vaksinasi melanggar ranah etika, maka diselesaikan secara internal dan jika menyebabkan kerugian, dapat dipertanggungjawabkan melalui jalur hukum. Namun sepanjang pelayanan vaksinasi telah dilakukan sesuai SPO, maka vaksinator tidak dapat dituntut secara hukum. Vaksinator yang menghadapi tuntutan hukum, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) didampingi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri (LKBH KORPRI), tetapi jika Vaksinatornya Non ASN diberikan fasilitas konsultasi saja. Saran yang diberikan adalah, dibuat SPO tentang penanganan sengketa vaksinator di Puskesmas, sehingga tata cara atau mekanisme penanganan dampak vaksin ada standar yang jelas. Pendampingan hukum untuk vaksinator yang menghadapi kasus hukum seharusnya diberikan kepada semua vaksinator tanpa melihat statusnya sebagai ASN atau Non ASN.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law > Law Protection
Divisions:	Graduate Program in Master of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	08 Dec 2023 01:50
Last Modified:	08 Dec 2023 01:50
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/33807

Actions (login required)

View Item