PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BALAI BESAR POM) TERHADAP PEREDARAN OBAT KUAT DI KOTA SEMARANG

ABADHI, HANDITA ASTAMA (2023) PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BALAI BESAR POM) TERHADAP PEREDARAN OBAT KUAT DI KOTA SEMARANG. Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

	Text 18.C1.0047-HANDITA ASTAMA ABADHI-COVER_a.pdf Download (288kB)
	Text 18.C1.0047-HANDITA ASTAMA ABADHI-BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB)
	Text 18.C1.0047-HANDITA ASTAMA ABADHI-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (154kB)
	Text 18.C1.0047-HANDITA ASTAMA ABADHI-BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB)
	Text 18.C1.0047-HANDITA ASTAMA ABADHI-BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB)
	Text 18.C1.0047-HANDITA ASTAMA ABADHI-DAPUS_a.pdf Download (193kB)
	Text 18.C1.0047-HANDITA ASTAMA ABADHI-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB)

Abstract

Penelitian ini mengulas tentang pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang terhadap peredaran obat kuat di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi yang mengatur tentang peredaran obat kuat serta bagaimana peran pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM terhadap peredaran obat kuat di Kota Semarang. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala ini yang didasarkan pada bukti-bukti nyata ditemukannya obat kuat ilegal serta interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data yaitu Balai Besar POM di Semarang dan penjual obat kuat. spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan data dengan studi lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka. Metode analisis dilakukan secara kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Hasil penelitian adalah dasar pengaturan hukum peredaran obat kuat meliputi: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha, dan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Adapun bentuk pengaturan hukum peredaran obat kuat meliputi: Permenkes 917/Menkes/Per/x/1993, Permenkes Nomor 167/kab/B.VII/72 sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002, Lampiran Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk, Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, dan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020. Jenis pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Semarang ada 2 yaitu, berdasarkan pelaksana pengawasan dan waktu pengawasan. Adapun mekanisme pengawasan yang dilakukan antara lain, patrol secara berkala, edukasi, cyber patrol, dan restorative justice sebagai tindak lanjut jika ditemukan pelanggaran. Faktor-faktor penghambat proses pelaksanaan pengawasan dibagi menjadi 3, yaitu: penghambat pengawasan offline, online, dan lainnya.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	05 Dec 2023 06:54
Last Modified:	05 Dec 2023 06:54
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/33763

Actions (login required)

View Item