PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KDRT DALAM PERSPEKTIF KEMAJEMUKAN IDENTITAS PEREMPUAN (Studi Kasus LBH APIK Semarang)

Trianingrum, Wiwin Agus (2010) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KDRT DALAM PERSPEKTIF KEMAJEMUKAN IDENTITAS PEREMPUAN (Studi Kasus LBH APIK Semarang). Other thesis, Prodi Ilmu hukum Unika Soegijapranata.

[img]
Preview
Text (COVER)
06.20.0049 Wiwin Agus T COVER.pdf

Download (82kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
06.20.0049 Wiwin Agus T BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (66kB)
[img] Text (BAB II)
06.20.0049 Wiwin Agus T BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (61kB)
[img] Text (BAB III)
06.20.0049 Wiwin Agus T BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (124kB)
[img] Text (BAB IV)
06.20.0049 Wiwin Agus T BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (42kB)
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
06.20.0049 Wiwin Agus T DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (32kB) | Preview
[img]
Preview
Text (LAMPIRAN)
06.20.0049 Wiwin Agus T LAMPIRAN.pdf

Download (43kB) | Preview

Abstract

Masalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) merupakan salah satu masalah yang melanggar hak asasi wanita. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari buku Ester yang menyebutkan bahwa sekitar 20%-67% perempuan mengalami KDRT.Kasus KDRT ini seharusnya dapat diajukan ke pengadilan dan si pelaku dapat dijerat sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali kasus KDRT yang tidak dapat ditangani secara hukum yang berlaku karena korban KDRT diam saja dengan alasan korban ingin mempertahankan hubungan perkawinannya,karena prosedur perceraian yang sangat lama dan memakan banyak dana.Kasus KDRT bisa terjadi karena adanya faktor usia, suku, agama, pendidikan,pekerjaan, status sosial ekonomi. Tetapi saat ini pihak pemerintah lebih fokus dalam menangani masalah KDRT ini,hal ini dapat dilihat dari adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.Dengan keluarnya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat lebih melindungi kaum wanita dari tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi wanita.Pada saat ini banyak sekali LBH yang siap membantu para korban KDRTuntuk mengajukan kasusnya tersebut ke pengadilan, salah satunya yaitu LBH APIK. LBH ini merupakan salah satu lembaga hukum yang membela hak-hak asasi wanita yang salah satunya dari kasus KDRT. Di LBH APIK ini korban dapat memperoleh bantuan hukum secara gratis, dari sinilah penulis ingin meneliti lebih lanjut cara LBH APIK menangani kasus KDRT. Dari keterangan tersebut di atas membuat penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Bagaimana LBH APIK Semarang mengkaitkan perspektif kemajemukan identitas perempuan dan strategi perlindungan hukum bagi klien-kliennya. Untuk memperoleh skripsi yang bagus perlu ditunjang dengan metode penulisan, metode penulisan yang dipakai adalah dengan teknik pengumpulan data (wawancara, observasi lapangan, dokumen), metode pengolahan data, proses pengambilan sampel. Guna mendukung perumusan masalah tersebut di atas maka penulis mendukungnya dengan tinjauan pustaka sebagai berikut. Pengertian kekerasan dan kekerasan dalam rumah tangga (pengertian kekerasan, pengertian kekerasan secara Undang-undang), pengertian hukum tentang KDRT secara yuridis, perlindungan hukum bagi korban KDRT, kemajemukan identitas, macam-macam strategi penyelesaian KDRT, hubungan KDRT dengan Kemajemukan Identitas Perempuan dan Strategi Penyelesaiannya. Setelah meninjaunya dengan pustaka maka penulis melakukan penelitian langsung ke LBH APIK agar hasil pembahasan lebih akurat. Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah strategi LBH APIK Semarang dalam mengkaitkan Perspektif kemajemukan identitas perempuan dan strategi perlindungan hukum bagi klien-kliennya yaitu dengan: Mendampingi Perempuan Korban yang mengalami ketidakadilan dan lemah secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya didalam dan atau di luar pengadilan dengan cara sebagai berikut : Memberikan pelatihan dan pemberdayaan perempuan, melakukan advokasi perubahan kebijakan, melakukan kajian kritis terhadap penyusunan pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai informasi tentang penegakan hak-hak perempuan dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya, melakukan penguatan kelembagaan, melakukan gugatan class action dan legal standing guna pembelaan kasus-kasus pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) secara kelompok. Dari abstraksi ini mempunyai kata kunci yaitu perspektif kemajemukan identitas perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, jender, dan strategi perlindungan hukum bagi perempuan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Family abuse
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: Mrs Ratnasasi Wijayanti
Date Deposited: 28 Sep 2015 02:16
Last Modified: 18 Aug 2016 06:38
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/3329

Actions (login required)

View Item View Item