PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUSANAK/ 2019/PN.SMG)

WIBOWO, DIMAS PRASETYO (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUSANAK/ 2019/PN.SMG). Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

	Text 18.C1.0110-DIMAS PRASETYO WIBOWO-COVER_a.pdf Download (5MB)
	Text 18.C1.0110-DIMAS PRASETYO WIBOWO-BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
	Text 18.C1.0110-DIMAS PRASETYO WIBOWO-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text 18.C1.0110-DIMAS PRASETYO WIBOWO-BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (986kB)
	Text 18.C1.0110-DIMAS PRASETYO WIBOWO-BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB)
	Text 18.C1.0110-DIMAS PRASETYO WIBOWO-DAPUS_a.pdf Download (226kB)
	Text 18.C1.0110-DIMAS PRASETYO WIBOWO-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS-ANAK/2019/PN.SMG)” ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan pada anak serta, untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada anak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dengan Polrestabes Kota Semarang dan Bapas Kelas 1 Kota Semarang. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan pada anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana) di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan kepada anak dalam tahap penangkapan dan penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Hambatan-hambatan dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada anak yaitu hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam aparat penegak hukum maupun dinas-dinas terkait. Dalam hal ini, ada beberapa hambatan internal yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Semarang, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di Kota Semarang, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran dari pemerintah, dan kurangnya fasilitas dalam melindungi korban kekerasan utamanya anak di bawah umur. Disarankan bagi pemerintah perlu adanya dukungan oleh segenap elemen yang ada karena semuanya mempunyai kewajiban memenuhi hak-hak anak baik itu penyidik, orang tua, guru, masyarakat dan relawan dan/atau institusi yang peduli terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur harus lebih mengedepankan proses diversi, kalau tidak berhasil maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	11 Sep 2023 00:52
Last Modified:	18 Sep 2023 02:30
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/32734

Actions (login required)

View Item