PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI TINGKAT PENYIDIKAN POLRESTA PALANGKA)

AKAMURA, QIOTO (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI TINGKAT PENYIDIKAN POLRESTA PALANGKA). Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

[img] Text
18.C1.0092-QIOTO AKAMURA-COVER_a.pdf

Download (644kB)
[img] Text
18.C1.0092-QIOTO AKAMURA-BAB I_a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (299kB)
[img] Text
18.C1.0092-QIOTO AKAMURA-BAB II_a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (415kB)
[img] Text
18.C1.0092-QIOTO AKAMURA-BAB III_a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (340kB)
[img] Text
18.C1.0092-QIOTO AKAMURA-BAB IV_a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (121kB)
[img] Text
18.C1.0092-QIOTO AKAMURA-DAPUS_a.pdf

Download (234kB)
[img] Text
18.C1.0092-QIOTO AKAMURA-LAMP_a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (415kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana Narkotika, (2) upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polresta Palangka. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah penelitian empiris dengan penjabaran melalui deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polresta Palangka. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan data analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum yang digunakan dalam proses penyidikan dilakukan dengan dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mengatus standar prosedur penyidikan secara umum namun dalam prosesnya memiliki kewenangan serta aturan yang sama dalam proses kegiatan penyidikan (2) Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum pada Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Narkotika di Polresta Palangka antara lain: 1. Dari pihak masyarakat dan lingkungan sosial; 2. Jaringan, teknologi dan kemampuan operasional daerah; 3. Tenaga ahli yang berwenang di lingkungan Polresta Palangka. Saran yang diharapkan dalam menangani dan mencegah tindak pidana Narkotika sebagai berikut: (1) Masyarakat harus berperan aktif; (2) Masyarakat juga berhak mengetahui seputar informasi hak dan kewenangan masyarakat untuk tidak takut melakukan pelaporan; (3) Aparat Penegak hukum khususnya penyidik Kepolisan Negara Republik Indonesia yang menangani proses penyidikan tindak pidana Narkotika diharapkan lebih profesional; (4) Aparat penegak hukum serta lembaga terkait seputar penanganan Narkotika seperti BNN sebaiknya lebih diketatkan dan ditinjau kembali dalam pemberian pembinaan dan pengawasan

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited: 11 Sep 2023 00:50
Last Modified: 18 Sep 2023 02:28
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/32733

Actions (login required)

View Item View Item