ANALISIS KEBIJAKAN AIR TANAH PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2018

NIKMAH, NAZIL AFIFATUN (2023) ANALISIS KEBIJAKAN AIR TANAH PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2018. Masters thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

	Text 19.O1.0003-Nazil Afifatun Nikmah-COVER_a.pdf Download (821kB)
	Text 19.O1.0003-Nazil Afifatun Nikmah-BAB I_a.pdf Download (398kB)
	Text 19.O1.0003-Nazil Afifatun Nikmah-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB)
	Text 19.O1.0003-Nazil Afifatun Nikmah-BAB III_a.pdf Download (277kB)
	Text 19.O1.0003-Nazil Afifatun Nikmah-BAB IV_a.pdf Download (213kB)
	Text 19.O1.0003-Nazil Afifatun Nikmah-BAB V_a.pdf Download (179kB)
	Text 19.O1.0003-Nazil Afifatun Nikmah-DAPUS_a.pdf Download (302kB)
	Text 19.O1.0003-Nazil Afifatun Nikmah-LAMP_a.pdf Download (204kB)

Abstract

Air merupakan sumber kehidupan. Maka dari itu, perlunya kebijakan terkait pengaturan air yang di indonesia. “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”, UUD 1945 Pasal 33. Dimana pada pasal tersebut menjadi pedoman atas kebijakan dibawahnya. Adapun dua kebijakan politik tentang pengaturan SDA (Sumber Daya Air) yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2018 tentang pengelolaan air tanah. Ditetapkannya dua kebijakan politik tersebut, serta merta memberikan manfaat terhadap lingkungan dan masyarakat. Namun, hal itu tidak sejalan dengan implementasinya. Seperti di Kota Semarang terkait permasalahan air adalah terjadi rob, abrasi, banjir, hingga amblesan tanah. Akar dari permasalahan tersebut disebabkan karena dalam kebijakan politik dalam pengaturan air tanah tidak memihak kepada lingkungan. Sedangkan berdasarkan konten analisis kebijakan pengelolaan air tanah dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2018 memiliki berbagai macam pendekatan yaitu antroposentrisme, ekosentrisme, biosentrisme dan etika kepedulian. Sejalan dengan implementasinya, antroposentrisme merupakan pendekatan yang memiliki skor terbanyak dalam penentuan pasal dalam kebijakan pengelolaan air tanah.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	300 Social Sciences > 320 Political science
Divisions:	Graduate Program in Environment and Urban Studies
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	16 Jun 2023 00:38
Last Modified:	16 Jun 2023 00:38
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/32127

Actions (login required)

View Item