PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KETAPANG (Studi Kasus PT. Cita Mineral Investindo,Tbk Site Air Upas Di Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau)

DAIKA, AGRYANA PUTRA (2023) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KETAPANG (Studi Kasus PT. Cita Mineral Investindo,Tbk Site Air Upas Di Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau). Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

	Text 18.C1.0010-Agryana Putra Daika-COVER_a.pdf Download (805kB)
	Text 18.C1.0010-Agryana Putra Daika-BAB I_a.pdf Download (783kB)
	Text 18.C1.0010-Agryana Putra Daika-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (873kB)
	Text 18.C1.0010-Agryana Putra Daika-BAB III_a.pdf Download (1MB)
	Text 18.C1.0010-Agryana Putra Daika-BAB IV_a.pdf Download (442kB)
	Text 18.C1.0010-Agryana Putra Daika-DAPUS_a.pdf Download (442kB)
	Text 18.C1.0010-Agryana Putra Daika-LAMP_a.pdf Download (946kB)

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai pertanggung jawaban hukum secara perdata bagi pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup, dan untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pemberian ganti kerugian sengketa lingkungan hidup yang terjadi antara PT Cita Mineral Investindo dengan masyarakat Dusun Batang Belian yang menjadi korban dari aliran limbah tambang bauksit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, dan ojek penelitiannya adalah pertanggungjawaban hukum perdata dalam kasus pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Ketapang. Dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Serta metode perolehan datanya dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber. Pertanggungjawaban hukum perdata dalam kasus pencemaran lingkungan hidup pada daerah penelitian mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain itu juga mengikuti ketentuan mengenai metode dan perhitungan ganti kerugian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Wewenang Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dalam daerah penelitian dinilai masih kurang diperhatikan. Akibatnya sering kali terjadi sengketa lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan akibat adanya aktivitas pertambangan. Maka hendaknya Pemerintah Daerah penelitian secara bersama-sama dengan Pemerintah Pusat menjatuhkan sanksi dan/atau teguran keras terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan memberikan sanksi yang keras seperti pencabutan izin usaha pertambangan dan pembekuan operasional kegiatan usaha dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagaimana audit lingkungan diatur pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	31 May 2023 02:02
Last Modified:	31 May 2023 02:02
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/31826

Actions (login required)

View Item