IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH)

RIYANTO, RIZKY AMALIA (2022) IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH). Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

	Text 18.C1.0102-RIZKY AMALIA RIYANTO-COVER_a.pdf Download (949kB)
	Text 18.C1.0102-RIZKY AMALIA RIYANTO-BAB I_a.pdf Download (533kB)
	Text 18.C1.0102-RIZKY AMALIA RIYANTO-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (545kB)
	Text 18.C1.0102-RIZKY AMALIA RIYANTO-BAB III_a.pdf Download (478kB)
	Text 18.C1.0102-RIZKY AMALIA RIYANTO-BAB IV_a.pdf Download (268kB)
	Text 18.C1.0102-RIZKY AMALIA RIYANTO-DAPUS_a.pdf Download (401kB)
	Text 18.C1.0102-RIZKY AMALIA RIYANTO-LAMP_a.pdf Download (903kB)

Abstract

Penulisan hukum dengan judul “Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang berdasarkan gejala hukum tertentu dengan cara dipahami dan dianalisis. Penulis melakukan analisa kasus tembak mati yang dilakukan oleh penyidik BNN dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan BNN. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah (1) implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan bertujuan untuk menjamin hak-hak tersangka, seperti berhak mendapat bantuan hukum dan tersangka untuk dianggap tidak bersalah sampai keluarnya putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa ia bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). (2) tindakan tembak mati ditempat terhadap tersangka yang masih di dalam proses penyidikan tidak dibenarkan oleh hukum, karena tindakan penembakan itu dilakukan hanya untuk melumpuhkan tersangka yang melarikan diri, bukan untuk mematikan. Hal ini diatur dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, yang menjelaskan bahwa penembakan langsung yang diarahkan pada anggota badan yang tidak membahayakan jiwa. (3) faktor pendukung dalam proses penyidikan adalah komputer, alat tulis kantor, rumah tahanan (rutan), dan alat swab antigen. (4) faktor penghambat dalam proses penyidikan adalah tersangka yang tidak mempunyai penasihat hukum. Kesimpulan yang diperoleh adalah dalam proses penyidikan suatu tindak pidana narkotika, penyidik diperbolehkan dan diberi izin untuk memegang senjata api, tetapi penggunaan senjata api harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 17 Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, bahwa senjata api digunakan dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa aparat penegak hukum.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	06 Dec 2022 02:12
Last Modified:	06 Dec 2022 02:12
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/30274

Actions (login required)

View Item