YULIANI, RISCHA EVI (2022) TINJAUAN TENTANG KETENTUAN WAJIB VAKSIN COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
|
Text
17.C1.0090-RISCHA EVI YULIANI-COVER_a.pdf Download (551kB) | Preview |
|
|
Text
17.C1.0090-RISCHA EVI YULIANI-BAB I_a.pdf Download (324kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
17.C1.0090-RISCHA EVI YULIANI-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (445kB) |
|
|
Text
17.C1.0090-RISCHA EVI YULIANI-BAB III_a.pdf Download (304kB) | Preview |
|
|
Text
17.C1.0090-RISCHA EVI YULIANI-BAB IV_a.pdf Download (153kB) | Preview |
|
|
Text
17.C1.0090-RISCHA EVI YULIANI-DAPUS_a.pdf Download (310kB) | Preview |
|
|
Text
17.C1.0090-RISCHA EVI YULIANI-LAMP_a.pdf Download (371kB) | Preview |
Abstract
Indonesia merupakan salah satu Negara yang terdampak cukup besar akibat dari virus covid-19 ini, dimana kematiannya mencapai 8,9% pada akhir Maret 2020 dan diprediksi masih akan terus bertambah jika dilihat dari kondisi Indonesia saat ini. Berdasarkan data sebaran kasus sampai dengan 16 Oktober 2020 sudah 349.000 orang yang terkonfirmasi positif dengan jumlah; pasien sembuh sebanyak 274.000 orang dan pasien meninggal sebanyak 12.268 orang. Sebagaimana dalam kasus Peningkatan Virus Covid-19 maka pemerintah mewajibkan untuk melakukan vaksin agar pandemic covid-19 segera berakhir. Adapun metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta mengumpulkan data dengan menggunakan metode library search dan juga menggunakan dua jenis data yakni data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ketentuan wajib vaksin berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa melakukan vaksinasi ditengah pandemi Covid- 19 merupakan suatu kewajiban untuk seluruh masyarakat maupun pemerintah dengan tujuan untuk memutus rantai penularan virus Covid-19, dan 2) Akibat hukum bagi masyarakat yang menolak vaksin yakni dijatuhkan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, serta denda, tidak mendapatkan layanan kesehatan karena beresiko untuk terjangkit, dan berpotensi untuk melanggar hak orang lain. Saran dari penelitian ini adalah: 1) Dalam pelaksanaan ketentuan mengenai vaksin Covid-19, pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan pemaparan mengenai pentingnya melakukan vaksin ditengah wabah Covid-19 yang menimpa hampir diseluruh dunia. 2) Jika wabah Covid-19 merupakan wabah yang mengancam kelangsungan hidup, maka sebaiknya masyarakat diharapkan mampu bekerja sama untuk menerapkan segala peraturan yang telah ditentukan pemerintah agar tujuan pemerintah utamanya di Kabupaten Semarang yakni memutus rantai penularan Covid-19 dapat terealisasi dengan baik tanpa merugikan siapapun.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law |
| Divisions: | Faculty of Law and Communication > Department of Law |
| Depositing User: | mr AM. Pudja Adjie Sudoso |
| Date Deposited: | 01 Dec 2022 08:26 |
| Last Modified: | 01 Dec 2022 08:26 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/30258 |
Actions (login required)
 |
View Item |
