PENGATURAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK KESEHATAN

Sitorus, Reiguel Don Bosco Crissonra (2022) PENGATURAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK KESEHATAN. Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

	Text 17.C1.0020-REIGUEL DON BOSCO C SITORUS-COVER_a.pdf Download (513kB)
	Text 17.C1.0020-REIGUEL DON BOSCO C SITORUS-BAB I_a.pdf Download (599kB)
	Text 17.C1.0020-REIGUEL DON BOSCO C SITORUS-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (773kB)
	Text 17.C1.0020-REIGUEL DON BOSCO C SITORUS-BAB III_a.pdf Download (634kB)
	Text 17.C1.0020-REIGUEL DON BOSCO C SITORUS-BAB IV_a.pdf Download (330kB)
	Text 17.C1.0020-REIGUEL DON BOSCO C SITORUS-DAPUS_a.pdf Download (462kB)
	Text 17.C1.0020-REIGUEL DON BOSCO C SITORUS-LAMP_a.pdf Download (137kB)

Abstract

Menurut data KPAI, LPSK, maupun KPPPA kekerasan seksual terhadap anak hampir tiap tahunnya mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan mengatasi permasalahan peningkatan kasus kejahatan seksual terhadap anak dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pengaturan sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan juga untuk mendapatkan gambaran tentang pengaturan sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dengan prnsip hak kesehatan, baik hak kesehatan korban maupun hak kesehatan pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif yang diawali dengan telaah pustaka untuk kemudian dijadikan kerangka pemikiran atau landasan teori Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pengaturan sanksi kebiri kimia secara umum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, sedangkan untuk pelaksanaan kebiri kimia tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Tindakakn kebiri kimia dilaksanakan di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk dan dilakukan oleh petugas yang berkompeten dibidangnya sesuai dengan perintah kejaksaan. Sanksi kebiri kimia dinilai telah melindungi hak atas kesehatan korban tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan bagi pelaku, sanksi kebiri kimia dinilai belum melindungi hak atas kesehatan pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Saran bagi pemerintah adalah Memberikan upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, maupun sosial, meningkatkan kesadaran dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menemukan akar permasalahan dan penanganan yang tepat untuk menangani kejahatan kekerasan seksual, dan memberikan pengetahuan lebih dalam mengenai seks terutama kepada anak-anak.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	01 Dec 2022 08:23
Last Modified:	01 Dec 2022 08:23
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/30254

Actions (login required)

View Item