EKSISTENSI NER DONA DALAM PERKAWINAN ADAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN (Studi Kasus Di Kabupaten Pegunungan Bintang Suku Ketengban Papua)

SALAWALA, YORDAN (2022) EKSISTENSI NER DONA DALAM PERKAWINAN ADAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN (Studi Kasus Di Kabupaten Pegunungan Bintang Suku Ketengban Papua). Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

	Text 21.C1.0129-YORDAN SALAWALA-COVER_a.pdf Download (703kB)
	Text 21.C1.0129-YORDAN SALAWALA-BAB I_a.pdf Download (351kB)
	Text 21.C1.0129-YORDAN SALAWALA-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (450kB)
	Text 21.C1.0129-YORDAN SALAWALA-BAB III_a.pdf Download (394kB)
	Text 21.C1.0129-YORDAN SALAWALA-BAB IV_a.pdf Download (229kB)
	Text 21.C1.0129-YORDAN SALAWALA-DAPUS_a.pdf Download (113kB)
	Text 21.C1.0129-YORDAN SALAWALA-LAMP_a.pdf Download (386kB)

Abstract

Penelitian dengan judul “Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Adat dan Pengaruhnya Terhadap Keabsahan Perkawinan (Studi Kasus di Kabupaten Pegunungan Bintang Papua)” ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan adat dan pemberian mahar di wilayah kabupaten pegunungan Bintang Papua. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder cara pengumpulan data primer adalah dengan menggunakan wawancara dan cara mengumpulkan data literatur serta peraturan perundang-undangan dan salah satunya adalah Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan nasional dan terkait objek penelitian berlangsung di kabupaten pegunungan Bintang Papua. Dalam perkawinan adat masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang identik dengan pemberian mahar atau maskawin merupakan sebuah keharusan yang diberikan oleh pihak mempelai pria dengan syarat tidak ada timbal balik oleh pihak wanita. Dan berdasarkan hasil penelitia menunjukan bahwa masyarakat adat Kabupaten Pegunugan bintang hal pemberian mahar juga merupakan suatau keharuasan atau kewijiban yang tidak bisa di tinggalkan oleh pihak pria sehingga, pada umumnya masyarakat papua dan lebih khusus masyarakat kabupaten pegunungan bintang hal pembayaran maskawin/ mahar merupaan suatu kewajiban. Saran dari penulis yaitu perlu diaturnya dalam peraturan perundang-undangan di indonesia, agar ada kepastian hukum yang jelas mengenai perkawinan adat

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	27 Sep 2022 02:16
Last Modified:	27 Sep 2022 02:16
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/29443

Actions (login required)

View Item