PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH OUTSOURCING DI KOTA SEMARANG

KENDRA, ALOYSIUS IVAN (2009) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH OUTSOURCING DI KOTA SEMARANG. Other thesis, Prodi Ilmu Hukum UNIKA Soegijapranata.

[img]
Preview
Text (COVER)
05.20.0007 Aloysius Ivan Kendra COVER.pdf

Download (63kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
05.20.0007 Aloysius Ivan Kendra BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (75kB)
[img] Text (BAB II)
05.20.0007 Aloysius Ivan Kendra BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (108kB)
[img] Text (BAB III)
05.20.0007 Aloysius Ivan Kendra BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (133kB)
[img] Text (BAB IV)
05.20.0007 Aloysius Ivan Kendra BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (45kB)
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
05.20.0007 Aloysius Ivan Kendra DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (35kB) | Preview

Abstract

Penulisan Skripsi yang berjudul ” Perlindungan Hukum Bagi Buruh Outsourcing di Kota Semarang ”ini dilatarbelakangi adanya fenomena penggunaan buruh outsourcing. Fenomena tersebut dipicu karena adanya pengaturan buruh outsourcing di dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang sebelumnya tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1969 lahirnya UU No. 13 tahun 13 ini membawa beberapa perubahan yang yang cukup mendasar dalam bidang perlindungan hukum bagi buruh. Skripsi ini akan membahas tiga permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perlindungan pengupahan dan Jamsostek bagi buruh outsourcing pada perusahaan outsourcing di Kota Semarang, bagaimana sistem pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang dalam pelaksanaan perlindungan hukum buruh outsourcing di Kota Semarang, dan hambatan–hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang dalam melakukan pengawasan pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum buruh outsourcing di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini membutuhkan data primer yang diperoleh dengan cara studi lapangan, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen), Peraturan Daerah (Perda), dan Peraturan Walikota, dan dokumendokumen pendukung lainnya seperti peraturan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun tingkat propinsi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa mengenai pengaturan, pelaksanaan dan perlindungan hukum untuk pengupahan dan Jamsostek ini berpedoman pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek. Pengawasan pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum dilakukan oleh instansi pemerintah yaitu Disnakertrans Kota Semarang. Pengawasan yang dilakukan Disnakertrans adalah pengawasan represif yaitu pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada begitu juga dengan pengaturannya. Pengawasan dan pengaturan ditunjukan terutama untuk pemenuhan kewajiban pihak perusahaan kepada pekerjanya. Dasar dari pengawasan dan pengaturan serta pelaksanaan perlindungan hukum dimulai dari perjanjian kerja antara pihak pengusaha dan buruh. Jadi mulai dari pembuatan perjanjian kerja, pengupahan, jamsostek, hak-hak yang diperoleh, kewajiban dengan tujuan agar pihak buruh tidak dirugikan. Selain itu pihak Disnakertrans juga seringkali menghimbau pihak buruh untuk membaca terlebih dahulu perjanjian kerja tersebut sebelum ditandatangani. Mengenai perundang-undangan pendukungnya biasanya berupa SK Menteri dan Peraturan Pemerintah. Mengenai hambatan-hambatan yang ada dalam pengaturan, pelaksanaan dan perlindungan hukum untuk pengupahan dan Jamsostek ini lebih kepada SDM dari pihak pemerintah yaitu pihak dari Disnakertrans Kota Semarang, partisipasi serta kerjasamanya dari buruh outsourcing tersebut guna meminimalkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pengusaha dan perusahaan outsourcing dan sistem hukum atau aturannya yang tidak jelas karena pihak Disnakertrans Kota Semarang hanya menunggu adanya aduan terjadinya pelanggaran. Kata Kunci : pengaturan, pelaksanaan dan perlindungan hukum, pengupahan, Jamsostek, buruh outsourcing, Kota Semarang.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law > 344 Labor, social, education & cultural law
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: Mrs Ratnasasi Wijayanti
Date Deposited: 17 Sep 2015 12:26
Last Modified: 11 Aug 2016 00:05
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/2894

Actions (login required)

View Item View Item