PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK JELAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974, (STUDI KASUS DI KECAMATAN MANIS MATA KALIMANTAN BARAT)

Martarinus, - (2008) PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK JELAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974, (STUDI KASUS DI KECAMATAN MANIS MATA KALIMANTAN BARAT). Other thesis, Prodi Ilmu Hukum UNIKA Soegijapranata.

Preview	Text (COVER) 04.20.0026 Martarinus COVER.pdf Download (236kB) | Preview
	Text (BAB I) 04.20.0026 Martarinus BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (55kB)
	Text (BAB II Available Document Only in Soegijapranata Catholic University) 04.20.0026 Martarinus BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text (BAB III Available Document Only in Soegijapranata Catholic University) 04.20.0026 Martarinus BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB)
	Text (BAB IV) 04.20.0026 Martarinus BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (34kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 04.20.0026 Martarinus DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (33kB) | Preview

Abstract

Perkawinan adat adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan adat atau “kebiasaan” menurut hukum adat atau kebiasaan yang berlaku pada suku Dayak Jelai, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai yang lebih luas. Tata cara perkawinan adat suku Dayak Jelai dilakukan melalui beberapa tahap yaitu meminta, peminangan/pertunangan dan mengangkat pesalin. Sahnya perkawinan ditentukan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, sedangkan menurut hukum Adat Dayak Jelai sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Jelai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan adat suku Dayak Jelai dan untuk mengetahui status perkawinan adat yang dilakukan suku Dayak Jelai dalam perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dari hasil penelitian diperoleh hasil kesimpulan bahwa perkawinan adat sah menurut hukum adat tetapi tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah menurut UU No.1 Tahun 1974. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi UU No.1 Tahun 1974 kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas perkawinan yang sah.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > Marriage
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	Mrs Ratnasasi Wijayanti
Date Deposited:	17 Sep 2015 12:38
Last Modified:	17 Sep 2015 12:38
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/2831

Actions (login required)

View Item