KAJIAN YURIDIS TERHADAP INFORMED CONSENT TERTULIS PADA PEMASANGAN IMPLANT DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WIROSARI 1 KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN

RAHAYU, DWI PURBO (2021) KAJIAN YURIDIS TERHADAP INFORMED CONSENT TERTULIS PADA PEMASANGAN IMPLANT DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WIROSARI 1 KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN. Masters thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

	Text 17.C2.0032-DWI PURBO RAHAYU-COVER_a.pdf Download (645kB)
	Text 17.C2.0032-DWI PURBO RAHAYU-BAB I_a.pdf Download (289kB)
	Text 17.C2.0032-DWI PURBO RAHAYU-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (390kB)
	Text 17.C2.0032-DWI PURBO RAHAYU-BAB III_a.pdf Download (256kB)
	Text 17.C2.0032-DWI PURBO RAHAYU-BAB IV_a.pdf Download (180kB)
	Text 17.C2.0032-DWI PURBO RAHAYU-DAPUS_a.pdf Download (198kB)
	Text 17.C2.0032-DWI PURBO RAHAYU-LAMP_a.pdf Download (206kB)

Abstract

Persetujuan tindakan medis atau informed consent merupakan hal yang penting dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak terkecuali dalam pemasangan implant, hal ini tentunya dapat menjadi perlindungan hukum baik bagi pasien maupun petugas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dari aspek yuridis pelaksanaan informed consent sebelum pemasangan implant sebagai pemenuhan hak informasi terhadap pasien, pemahaman pasien dan petugas kesehatan terhadap informed consent, serta mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam pemasangan implant. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan akseptor KB implant, petugas kesehatan bidan dan dokter di Puskesmas serta observasi proses pemberian lembar informed consent terhadap pasien yang akan melakukan pemasangan implant oleh bidan/dokter. Data sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan informed consent sebelum pemasangan implant cukup yaitu 64,3%. Hal ini menunjukan bahwa fungsi informed consent selain menghargai hak pasien juga sebagai alat bukti apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, pemahaman terhadap informed consent dalam kategori cukup yaitu 58,3% dan baik 68,8%. Pemahaman akseptor akan pentingnya informasi yang diberikan sangat penting terkait dengan keputusan akseptor dalam mengambil keputusan untuk persetujuan informed consent, pemahaman tenaga kesehatan yang baik sangat berpengaruh untuk bertanggung jawab dalam melengkapi informed consent sesuai dengan Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan. Informasi dan formulir informed consent yang diberikan terhadap pasien sudah lengkap dan sesuai dengan Permenkes Nomor 290/Menkes/Per/III/2008. Pada sisi lain kelengkapan prosedur informed consent memberikan perlindungan bagi bidan/dokter pelaksana. Pemberian formulir informed consent juga berkaitan dengan hukum perikatan yaitu Pasal 1320 BW yang intinya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu dokter dan pasien.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	600 Technology (Applied sciences) > 610 Medicine and health
Divisions:	Graduate Program in Master of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	10 Jun 2021 03:52
Last Modified:	10 Jun 2021 03:52
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/25524

Actions (login required)

View Item