KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS KLINIK GIGI DAN DOKTER GIGI PRAKTIK MANDIRI

Indraswari, Pascalin Fiestarika (2020) KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS KLINIK GIGI DAN DOKTER GIGI PRAKTIK MANDIRI. Masters thesis, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

	Text (COVER) 17.C2.0003_COVER.pdf Download (1MB)
	Text (BAB 1) 17.C2.0003_BAB 1.pdf Download (667kB)
	Text (BAB 2) 17.C2.0003_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (595kB)
	Text (BAB 3) 17.C2.0003_BAB 3.pdf Download (613kB)
	Text (BAB 4) 17.C2.0003_BAB 4.pdf Download (271kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 17.C2.0003_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (478kB)
	Text (LAMPIRAN) 17.C2.0003_LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Peningkatan jumlah pelayanan kesgilut di kota Semarang setiap tahunnya sebanding dengan potensi peningkatan produksi limbah medis. Limbah medis yang tidak dikelola dengan benar akan membahayakan kesehatan pasien, tenaga medis dan juga lingkungan hidup. Oleh karena itu, peran Pemerintah Kota Semarang sangat penting dalam mengatur, mengeluarkan kebijakan, dan melakukan pengawasan terhadap penyebaran infeksi dan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan limbah medis di klinik dan dokter gigi praktik mandiri serta mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat aktivitas pengelolaan limbah medis. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis dan dipaparkan secara deskriptif analitis. Data primer dikumpulkan melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawacara. Data hukum sekunder diperoleh penulis melalui studi pustaka dengan mengumpulkan teori hukum dan non hukum. Selain itu penulis juga mengumpulkan semua regulasi maupun kebijakan pemerintah pusat hingga daerah yang relevan dengan topik penelitian. Sampel penelitian diambil dari populasi klinik yang menjalankan pelayanan kesgilut serta dokter gigi praktik mandiri di Kota Semarang. Sampel ditentukan secara purposive sampling. Data penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijelaskan melalui narasi analitis, grafik, serta tabel. Kebijakan pengelolaan limbah medis Pemkot Semarang untuk klinik gigi dan dokter gigi praktik mandiri ada dalam bentuk SPO penerbitan izin operasional klinik di DPMPTSP dan SPO penerbitan surat izin praktik di DKK. Belum ada kebijakan Pemkot Semarang untuk pengelolaan limbah medis di dokter gigi praktik mandiri. Secara yuridis, isi aturan yang tumpang tindih antara KLHK dan Kemenkes dan kekosongan hukum dalam perda lingkungan terkait jenis dokumen lingkungan menjadi penghambat pelaksanaan pengelolaan limbah medis. Diskresi untuk klinik menjadi tidak tepat kaitannya dengan perizinan dan kelayakan sarpras yang belum terpenuhi. Tidak adanya kewajiban memiliki dokumen lingkungan dan dokumen kerja sama dengan pihak pengolah membuat komitmen dokter gigi rendah dalam mengelola limbah medisnya. Pemkot Semarang perlu membuat produk kebijakan seperti pedoman, surat edaran, atau surat keputusan sebagai langkah penyelesaian yang cepat dalam menyelesaikan hambatan yuridis ini. Secara sosiologis, faktor pendukung untuk klinik muncul dalam bentuk paksaan administratif perizinan yang memberi efek disiplin dalam pembaharuan kerja sama dengan pihak ketiga. Kurangnya pengetahuan sejawat akan pedoman pengelolaan limbah medis yang diterbitkan pemerintah menjadi penghambat. Faktor penghambat teknis di klinik muncul pada tahap pengangkutan oleh pihak ketiga yang melebihi batas waktu yang ditentukan. Di dokter gigi praktik mandiri, biaya kerja sama dengan pihak pengolah yang dinilai terlalu mahal menyebabkan para sejawat cenderung membuangnya bersama sampah rumah tangga.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law
Divisions:	Graduate Program in Master of Law
Depositing User:	ms F. Dewi Retnowati
Date Deposited:	19 May 2021 04:25
Last Modified:	19 May 2021 05:17
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/25065

Actions (login required)

View Item