PENGATURAN PLEA BARGAINING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA JEPANG DAN SINGAPURA (SUATU KAJIAN PERBANDINGAN)

Nugraha, Agustinus Brahmantio Ari (2020) PENGATURAN PLEA BARGAINING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA JEPANG DAN SINGAPURA (SUATU KAJIAN PERBANDINGAN). Other thesis, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

	Text (COVER) 14.C1.0088_COVER.pdf Download (1MB)
	Text (BAB 1) 14.C1.0088_BAB 1.pdf Download (277kB)
	Text (BAB 2) 14.C1.0088_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB)
	Text (BAB 3) 14.C1.0088_BAB 3.pdf Download (355kB)
	Text (BAB 4) 14.C1.0088_BAB 4.pdf Download (172kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 14.C1.0088_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (282kB)
	Text (LAMPIRAN) 14.C1.0088_LAMPIRAN.pdf Download (656kB)

Abstract

Penelitian dengan judul “Pengaturan Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana Jepang dan Singapura” bertujuan: (1) untuk mengetahui pengaturan Plea Bargaining di Negara Jepang dan Singapura; dan (2) untuk mengetahui bagaimana penerapan Plea Bargaining di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dengan pencarian data dari studi pustaka dan studi normatif. Data dianalisis secara kualitatif atau dengan non-statistik atau tanpa menggunakan perhitungan matematis dalam menganalisis permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan Plea Bargaining di Jepang dan Singapura tidak diformalkan dalam Undang-Undang, namun pengaturan system Plea Bargaining dilakukan dengan menimbang kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, di Jepang hanya “kejahatan khusus”, sedangkan Singapura menggunakannya hanya untuk kasus konsensual. Selanjutnya penerapan Plea Bargaining dalam system peradilan pidana Indonesia pada dasarnya sudah tercantum dalam RUU KUHAP pasal 199, dengan menambahkan system Plea Bargaining sebagai system peradilan pidana di Indonesia dapat menjadi Ius Constituendum. Berkaitan dengan hasil penelitian di atas maka disarankan kepada Tim Perumus RUU KUHAP agar memperhatikan plea bargaining dalam pembuatan RUU KUHAP selain itu Tim Perumus RUU KUHAP diharapkan dapat melakukan studi banding terkait plea bargaining ke Jepang dan Singapura. Sangat berpengaruh adanya perubahan dalam sebuah undang-undang untuk itu dengan adanya jalur khusus yang sudah terancang dalam RUU KUHAP untuk segera disahkan, serta menambahkan peraturan untuk jaksa penuntut umum dan hakim untuk dapat berkonsultasi dengan korban, serta adanya peraturan pengawasan dan kepada akademisi ilmu hukum agar mengembangkan pemikiran mengenai plea bargaining dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	ms F. Dewi Retnowati
Date Deposited:	05 May 2021 04:40
Last Modified:	05 May 2021 04:40
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/24718

Actions (login required)

View Item