KEWENANGAN TERAPIS GIGI DAN MULUT DALAM PEMBERIAN RESEP DAN OBAT-OBATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI PUSKESMAS DI KABUPATEN DEMAK

Jayanti, Lira Wiet (2020) KEWENANGAN TERAPIS GIGI DAN MULUT DALAM PEMBERIAN RESEP DAN OBAT-OBATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI PUSKESMAS DI KABUPATEN DEMAK. Masters thesis, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

	Text 19C20038-Lira Wiet Jayanti-COVER_a.pdf Download (955kB)
	Text 19C20038-Lira Wiet Jayanti-BAB I_a.pdf Download (411kB)
	Text 19C20038-Lira Wiet Jayanti-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (406kB)
	Text 19C20038-Lira Wiet Jayanti-BAB III_a.pdf Download (480kB)
	Text 19C20038-Lira Wiet Jayanti-BAB IV_a.pdf Download (239kB)
	Text 19C20038-Lira Wiet Jayanti-DAPUS_a.pdf Download (284kB)
	Text 19C20038-Lira Wiet Jayanti-LAMP_a.pdf Download (8MB)

Abstract

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek dalam pembangunan nasional yang dikembangkan melalui upaya kesehatan. Wujud pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui tiga komponen utama yang tidak dapat dipisahkan yaitu upaya kesehatan, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Untuk melaksanakan upaya kesehatan diperlukan tenaga kesehatan. Terapis gigi dan mulut adalah salah satu tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah salah satunya puskesmas. Pengaturan tentang izin dan penyelenggaraan praktek terapis gigi dan mulut tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016, yang salah satu pasalnya menyebutkan tentang kewenangan terapis gigi dan mulut dalam pemberian resep dan obat atas mandat dari dokter gigi. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analis data kualitatif. Dari hasil penelitian terdapat ketentuan yang berbeda di dalam pengaturan mengenai pemberian resep dan obat oleh terapis gigi dan mulut. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016, terapis gigi dan mulut dapat memberikan resep dan obat atas mandat dari dokter gigi sementara dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pemberian resep hanya dapat dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. Dalam pelaksanaanya di puskesmas yang menjadi objek penelitian, diketahui bahwa semua terapis gigi dan mulut yang menjadi responden dalam penelitian ini melakukan pemberian resep dan obat. Sehingga hal ini tidak memenuhi perlindungan hukum bagi pasien. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah faktor yuridis terkait dengan peraturan yang saling bertentangan, faktor sosiologis terkait perilaku pasien dan tenaga medis dan faktor teknis terkait dengan kurangnya jumlah sumber daya manusia di puskesmas.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law > Law Protection
Divisions:	Faculty of Law and Communication
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	05 Jan 2021 06:32
Last Modified:	05 Jan 2021 06:32
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/23190

Actions (login required)

View Item