KAJIAN ETIK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT DALAM PEMBERIAN PELAYANAN MEDIS DI LUAR KEWENANGAN (STUDI KASUS: DI PUSKESMAS ILWAKI, KECAMATAN WETAR, MALUKU BARAT DAYA

Makualaina, Fenska Narly (2020) KAJIAN ETIK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT DALAM PEMBERIAN PELAYANAN MEDIS DI LUAR KEWENANGAN (STUDI KASUS: DI PUSKESMAS ILWAKI, KECAMATAN WETAR, MALUKU BARAT DAYA. Masters thesis, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

	Text 16C20002-Fenska Narly Makualaina-COVER_a.pdf Download (901kB)
	Text 16C20002-Fenska Narly Makualaina-BAB I_a.pdf Download (303kB)
	Text 16C20002-Fenska Narly Makualaina-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB)
	Text 16C20002-Fenska Narly Makualaina-BAB III_a.pdf Download (611kB)
	Text 16C20002-Fenska Narly Makualaina-BAB IV_a.pdf Download (236kB)
	Text 16C20002-Fenska Narly Makualaina-DAPUS_a.pdf Download (145kB)
	Text 16C20002-Fenska Narly Makualaina-LAMP_a.pdf Download (381kB)

Abstract

Puskesmas Ilwaki merupakan Puskesmas kawasan pulau terluar dan tergolong sebagai Puskesmas kawasan sangat terpencil. Puskesmas Ilwaki memiliki jaringan kesehatan di lima (5) desa. Puskesmas Ilwaki tidak memiliki tenaga dokter, bidan dan farmasi, serta hanya memiliki tujuh (7) orang Perawat dengan pendidikan (S.Kep) yang belum bersertifikat NERS. Keterbatasan tenaga kesehatan, kondisi alam yang tidak stabil, dan alat transportasi yang minim mempengaruhi proses pelayanan kesehatan di Puskesmas Ilwaki. Tenaga perawat yang ada, seharusnya hanya boleh melakukan tindakan yang termasuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Namun karena keterbatasan SDM yang ada, tenaga perawat yang ada harus melakukan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan pelayanan medis. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang kajian etik terhadap tindakan pelayanan medis yang dilakukan oleh perawat di Puskesmas Ilwaki. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan melihat bagaimana pengaturan pemberian layanan medis di Puskesmas Ilwaki, serta mengkaji etika layanan tersebut, serta tanggung jawab hukum perawat dalam pemberian pelayanan medis di luar kewenangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: pertama mengenai pengaturan pemberian pelayanan medis di Puskesmas ditemukan ada dasar hukum bagi perawat dalam melaksanakan pelayanan medis dan pelayanan UKP, yakni Pasal 74 UU Tenaga Kesehatan, Pasal 29 ayat (1) butir e dan f UU Keperawatan, Pasal 32 ayat (1), (2), dan ayat (3) UU Keperawatan, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Keperawatan, Pasal 28 ayat (1) PMK Nomor 43 Tahun 2019, Pasal 10 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) PMK Nomor 148 Tahun 2010, dan Pasal 17 ayat (1) Pergub Maluku Nomor 16 Tahun 2017. Pelayanan medis yang diberikan oleh perawat merupakan perintah penugasan dari kepala Puskesmas kepada perawat secara langsung. Kedua, Berdasarkan ketentuan yang berlaku, perawat seharusnya menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan etika profesi. Namun tindakan layanan medis yang dilakukan perawat dapat dibenarkan jika perawat menjalankan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Kepala Puskesmas, berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan. Ketiga, sejauh ini belum ada aduan terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pelayanan medis di Puskesmas Ilwaki. Apabila terjadi kelalaian maka perawat wajib bertanggung jawab secara hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Medical Law
Divisions:	Faculty of Law and Communication
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	05 Jan 2021 06:30
Last Modified:	05 Jan 2021 06:30
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/23181

Actions (login required)

View Item