Ketahanan Keluarga: Perlindungan Perempuan dan Anak dari Aspek Hukum

SARASWATI, RIKA (2019) Ketahanan Keluarga: Perlindungan Perempuan dan Anak dari Aspek Hukum. In: Perlindungan Ibu dan Anak Ditinjau dari Aspek Hukum: Anak Sebagai Investasi Sumber Daya Manusia Yang Maju dan Unggul, 16 Februari 2020, Tembalang. (Unpublished)

[img] Text (Dokumen)
ST-Sertifikat-Naskah.pdf
Restricted to Registered users only

Download (661kB)
[img] Text (Peer Review)
nilai reviewer III.B.3.b_(4).pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text (TURNITIN)
report Turnitin_III B 3 b (7) Ketahanan Keluarga_Perlindungan Perempuan dan Anak dari Aspek Hukum.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Peningkatan ketahanan keluarga dapat dilakukan melalui kesetaraan gender dengan pendekatan kemitraan peran gender, yaitu kerjasama antar anggota keluarga dalam menjalankan peran dalam keluarga. Kemitraan peran gender antara suami istri dalam pembagian peran dan pengambilan keputusan mempermudah jalannya fungsi dan membentuk keharmonisan keluarga sehingga tujuan keluarga dapat tercapai. Keluarga yang berfungsi dengan baik dan memiliki ketahanan diharapkan mampu mengatasi pemasalahan yang menghambat pembangunan nasional dan mewujudkan ketahanan nasional Untuk mewujudkan ketahanan keluarga agar berkelanjutan maka perlu menumbuhkan nudaya kemitraan gender, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui literasi ketahanan keluarga berdasarkan kemitraan/kesetaraan gender dan indikator ketahanan keluarga dengan berbagai metode (seperti: sosialisasi, edukasi, pelatihan). Selain itu juga perlu melakukan atau menciptakan inovasi model-model program berbasis institusi; seperti; SRA, Puskesmas Ramah Anak, Masjid Ramah Anak, Pesantren Ramah Anak, Desa Ramah Anak, seperti yang saat ini mulai digalakkan oleh Kementrian PPPA bekerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat melalui program-program berbasis masyarakat (seperti mengintegrasikan perlindungan anak dalam kegiatan arisan, adat, sosial). Perlu mendorong keterlibatan dan peran semua pihak: unsur negara (DPRD, Komisi Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah), masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, media, ormas, keluarga, orangtua.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: ms Rika Saraswati
Date Deposited: 11 Sep 2020 08:25
Last Modified: 20 Sep 2022 23:04
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/21899

Actions (login required)

View Item View Item