PEMENUHAN HAK KESELAMATAN KERJA BAGI BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PADA PUSKESMAS DAERAH PEDALAMAN KABUPATEN LANDAK

Asiprat, Yovia Valentina (2019) PEMENUHAN HAK KESELAMATAN KERJA BAGI BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PADA PUSKESMAS DAERAH PEDALAMAN KABUPATEN LANDAK. Masters thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

[img] Text
17.C2.0035 YOVIA VALENTINA ASIPRAT (4.74)..pdf COVER.pdf

Download (566kB)
[img] Text
17.C2.0035 YOVIA VALENTINA ASIPRAT (4.74)..pdf BAB I.pdf

Download (261kB)
[img] Text
17.C2.0035 YOVIA VALENTINA ASIPRAT (4.74)..pdf BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (335kB)
[img] Text
17.C2.0035 YOVIA VALENTINA ASIPRAT (4.74)..pdf BAB III.pdf

Download (1MB)
[img] Text
17.C2.0035 YOVIA VALENTINA ASIPRAT (4.74)..pdf BAB IV.pdf

Download (112kB)
[img] Text
17.C2.0035 YOVIA VALENTINA ASIPRAT (4.74)..pdf DAPUS.pdf

Download (3MB)
[img] Text
17.C2.0035 YOVIA VALENTINA ASIPRAT (4.74)..pdf LAMP.pdf

Download (573kB)

Abstract

Setiap tenaga kesehatan memiliki hak yang harus diwujudkan, salah satu hak yang dimiliki oleh bidan ialah mendapatkan perlindungan mengenai keselamatan kerja bidan yang merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Landak dalam mengatur pemenuhan hak keselamatan kerja bidan Pegawai Tidak Tetap, pelaksanaan pemenuhan hak keselamatan kerja bidan Pegawai Tidak Tetap serta hambatan dan dukungan dalam pelaksanaan pemenuhan hak keselamatan kerja bidan PTT. Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari narasumber yaitu Dinas Kesehatan, Biro Hukum dan HAM, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Landak; Kepala Puskesmas Ngabang, Darit dan Kuala Behe dilakukan dengan metode wawancara, responden terdiri dari bidan Pegawai Tidak Tetap Puskesmas Ngabang, Puskesmas Darit dan Puskesmas Kuala Behe dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Data sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pemerintah mengenai pemenuhan hak keselamatan kerja bidan Pegawai Tidak Tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pelaksanaan pemenuhan hak bidan Pegawai Tidak Tetap juga belum terlaksana sepenuhnya secara optimal. Hambatan dan dukungan dalam pemenuhan hak keselamatan kerja ialah belum adanya Peraturan daerah yang mengatur, tidak adanya pemegang program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dinas Kesehatan, kesadaran bidan kurang akan pentingnya Alat Pelindung Diri dan kurangnya keseriusan Puskesmas dalam memenuhi hak keselamatan kerja bidan yang terlihat dari tidak tersedianya Alat Pelindung Diri dengan lengkap, Dinas kesehatan tidak pernah melaksanakan pelatihan dan pengawasan mengenai Alat Pelindung Diri, sampah non medis dilakukan pembakaran dilingkungan Puskesmas, sampah medis diserahkan ke pihak Rumah Sakit yang memiliki alat penghancur benda tajam, ruangan kerja di dua Puskesmas yang tertata baik dan satu Puskesmas belum tertata dengan baik. Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Bidan Pegawai Tidak Tetap, Keselamatan Kerja, Puskesmas

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law > Law Protection
Divisions: Graduate Program in Master of Law
Depositing User: mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited: 30 Mar 2020 05:55
Last Modified: 30 Mar 2020 05:55
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/21141

Actions (login required)

View Item View Item